Jenderal Tito, Cerita Makar Ra Kuti dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia

Jenderal Tito, Cerita Makar Ra Kuti dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia

Dalam Pararaton, disebutkan bahwa eskalasi politik kekuasaan Majapahit meningkat pada Sanga Turangga Paksawani. Ini berarti memasuki tahun Saka 1279 atau tahun 1357 Masehi.

Cerita yang ditulis Langit Kresna Hariadi, dalam lima jilid buku berjudul “Gajah Mada”, sangat menarik untuk, bukan saja dibaca, tetapi direnungi.

Cerita tentang anatomi kekuasaan politik di Tanah Jawa dan dinamika pergantian kekuasaan: baik legal konstitusional, perang, kudeta, ataupun makar!

Tentu, cerita ini tidak bisa serta merta dijadikan rujukan historikal akademis. Tetapi, bahwa cerita itu adalah alur dan rangkaian fakta yang pernah ada, bisa menjadi penambah wawasan, persepsi, atau bisa juga menjadi hal baru untuk membedah anatomi dinamika kekuasaan, masa kini.

“… bahwa cerita itu adalah alur dan rangkaian fakta yang pernah ada, bisa menjadi penambah wawasan, persepsi, atau bisa juga menjadi hal baru untuk membedah anatomi dinamika kekuasaan, masa kini”

Dalam tahun Sanga Turangga Paksawani, kekuasaan Jawa Dwipa berpusat di wilayah timur, di hutan Tarik, tempat anak Lembu Tal, cucu Mahisa Cempaka yang bernama Raden Wijaya, telah menisbatkan diri dengan gelar Kertarejasa Jayawardhana.

Majapahit, nama yang diambil dari buah Maja yang berasa pahit, telah membesarkan kekuasaannya menjadi imperium baru dalam konstalasi kekuasaan Jawa Dwipa.

Menjadi sentral politik, sentral ekonomi, sentral budaya, sentral populasi penduduk, dan tentu saja, sentral bagi gairah advonturisme politik kekuasaan.

Sejarah Jawa Dwipa, mencatat begitu banyak advonturisme politik. Dalam berbagai versi, motifnya: mulai dari klaim atas garis keturunan yang sah, kewilayahan hingga perebutan perempuan (Jawa Dwipa menganut patrialinisme sehingga kekuasaan berada pada laki-laki).

* * *

Sri Kertajaya, yang menggunakan lambang Garudhamuka seperti yang digunakan Airlangga, dan telah menjadikan Daha di Kediri sebagai episentrum kekuasaan tanah Jawa, dikalahkan di pagi hari yang berkabut oleh pasukan yang dipimpin Ken Arok, seorang yang dulunya “hanya” tukang angon (merawat) kuda.

Prajurit Daha tumpas di daerah Ganter. Ken Arok mengangkat diri menjadi Maharaja baru bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabhumi, dengan dua wanita yang menjadi pendampingnya: Dedes dan Umang.

Ketika kerajaan tumbuh, Anusapati, anak Dedes menggulingkan Ken Arok, ayah tirinya. Tidak berlangsung lama, Tohjaya, anak Ken Umang menggulingkan Anusapati.

Sejarah berulang, ketika Tohjaya digulingkan kekuatan gabungan Ranggawuni, anak Anusapati dan Mahisa Cempaka, anak Mahisa Wong A Teleng.

Pada saat yang sama, keturunan Sri Kertajaya bernama Jayakatwang membangkitkan lagi kekuatan Daha Kediri. Kertanegara yang didirikan Arok, runtuh.

Raden Wijaya, anak Lembu Tal, cucu Mahisa Cempang, melarikan diri dan melakukan babat alas, membentuk kekuasaan kecil di bumi Tarik, yang kemudian membesar menjadi Majapahit.

* * *

Kraman. Ini istilah yang digunakan dalam buku tentang Gajah Mada, yang kemudian diartikan sebagai makar.

Jilid pertama buku yang bercerita tentang kraman ini, dibuka dengan kerisauan Mahapatih Arya Tadah yang melihat tanda-tanda alam yang berbeda.

Udara malam di Kutaraja menjadi teramat dingin. Langit gulita. Tak ada bintang. Kabut begitu tebal, menutup jarak pandang mata!

Gajah Mada masih berpangkat Bekel. Usianya muda. Badan dan pikirannya sangat sehat. Ilmu kanuragannya di atas rata-rata.

Dia memimpin pasukan khusus yang dibentuk langsung oleh Kalagemet, penerus Raden Wijaya di Majapahit bergelar Prabu Jayanegara. Nama pasukannya: Bhayangkara!

Arya Tadah mengikuti berbagai perang sejak Majapahit terbentuk. Pengabdian dan loyalitas pada negara, membuatnya ditunjuk sebagai Mahapatih, posisi tertinggi dalam struktur organisasi militer Majapahit saat itu.

Saat kabut begitu pekat, Arya Tadah sudah berusia lanjut. Gajah Mada, berusia muda dan baru berpangkat Bekel. Cukup jauh struktur hirarkinya untuk mencapai posisi Arya Tadah.

Di atas bekel, ada Senopati. Di atas Senopati, ada Tumenggung. Dan, Tumenggung pun berjenjang. Ada yang memiliki otoritas terhadap pergerakan pasukan, ada yang hanya menguasai bidang teritorial tertentu.

Namun, kepercayaan Arya Tadah justru diberikan pada Gajah Mada, perwira muda berpangkat Bekel. Digambarkan, dalam menganalisa situasi saat itu, Arya Tadah justru mengandalkan ketajaman dan kecerdasan pikiran Gajah Mada.

Kabut yang turun dan pekat, pada waktu dimana Kraman akan terjadi, diyakini sebagai tanda alam. Namun sebagai pemegang tanggungjawab keamanan negara, dalam dan luar wilayah, Arya Tadah tidak bisa mengandalkan pada hal-hal yang non-materiil belaka.

Pengumpulan fakta melalui sistem intelijen, yang konon pada saat itu disebut sebagai Telik Sandi, menjadi sangat penting untuk menentukan langkah.

Cerita yang ditulis pada jilid pertama buku Gajah Mada ini, menggambarkan bagaimana pemetaan atau maping terhadap setiap pergerakan yang berpotensi makar.

Menganalisis siapa yang berpotensi makar, siapa yang berada di balik makar, siapa yang memiliki motif makar, hingga agenda-agenda tersembunyi yang mungkin membuat makar tidak terlihat seperti makar.

Intinya adalah, makar adalah berbagai upaya untuk melakukan pergantian pemegang kekuasaan, yang saat itu sah dipegang oleh Prabu Jayanegara.

Hingga pada suatu titik analisis, Arya Tadah dan Gajah Mada bersepakat bahwa makar terjadi justru dimotori dan digerakkan bukan oleh orang biasa, tetapi oleh tokoh-tokoh yang memiliki catatan terhadap perjalanan sejarah kerajaan.

“Arya Tadah dan Gajah Mada bersepakat bahwa makar terjadi justru dimotori dan digerakkan bukan oleh orang biasa, tetapi oleh tokoh-tokoh yang memiliki catatan terhadap perjalanan sejarah kerajaan”

Tokoh-tokoh yang memiliki basis politik, juga termasuk jejaring pada kantong-kantong logistik dan personil.

Hasil operasi intelijen Gajah Mada melalui telik sandi Bhayangkara, akhirnya memunculkan nama-nama, yang kemudian di dalam sejarah, ditulis sebagai gerakan pertama pemberontakan di Majapahit, yang kemudian mengubah secara substansial Struktur Pemerintahan Kerajaan. Yaitu, naiknya perempuan sebagai Ratu.

Para penggerak makar itu, dalam buku itu disebut sebagai kelompok Rakrian Dharmaputra Winehsuka. Mereka adalah para tokoh dan bangsawan, yang telah diberi penghormatan oleh Prabu Jayanegara, namun berbalik menjadi motor gerakan penggulingan kekuasaan Jayanegara.

Mereka adalah Rakrian Kuti atau dikenal dengan Ra Kuti, Ra Tanca, Ra Pangsa, Ra Banyak, Ra Wedeng, Ra Yuyu, dan Ra Semi.

* * *

Ujung dari cerita makar para Rakrian itu adalah berubahnya struktur pemerintahan. Dan, ini yang kemudian menjadi titik awal kebangkitan Majapahit, di mana kehidupan Gajah Mada dibaktikan secara menyeluruh dalam Sumpah Hamukti Palapa: tak beristri, tak berketurunan.

Konon, sumpah ini disebut sebagai cara paling lugas dan keras untuk memastikan bahwa tak ada benih makar di dalam diri Gajah Mada.

Hidupnya adalah pengabdian. Jiwa dan raganya untuk kerajaan. Yang kemudian, dalam konteks pencapaian, dikenal tema “Mempersatukan Nusantara.”

Pemegang kekuasaan Majapahit, menempatkan keturunan perempuan Raden Wijaya sebagai pemegang kedaulatan yang sah: Tribuanatunggadewi Jayawisnuwardhani, yang sebelumnya menjadi pemangu di Kahuripan, dan Rajadewi Maharajasa yang menjadi pemangku Dhaha, dua wilayah yang sebelumnya menjadi akar dari kekuasaan Majapahit.

Raden Wijaya, setelah berhasil membangun Majapahit, menikahi empat putri Kertanegara: Ratu Dyah Sri Tribuaneswari yang kemudian menjadi permaisuri, Ratu Dyah Sri Narendraduhita, Ratu Dyah Dewi Prajnaparamita dan Ratu Dyah Dewi Gayatri yang kemudian diangkat sebagai Rajapadni.

Dyah Dewi Gayatri memberikan dua keturunan, Tribuanatunggadewi dan Rajadewi Maharajasa.

Ketika pulang dari Pamalayu, pasukan Kertanegara membawa dua gadis boyongan: Dara Petak dan Dara Jingga.

Dari Dara Petak inilah Raden Wijaya memiliki keturunan laki-laki, yang diberinama Kalagemet dan kemudian bergelar sebagai Prabu Jayanegara, menjadi Raja Majapahit penerus Raden Wijaya.

***

Pada cerita makar yang digerakkan oleh Rakrian Dharmaputra Winehsuka, perjuangan Gajah Mada memimpin pasukan Bhayangkara begitu menonjol. Dikisahkan, bahwa pemberontakan itu bahkan melibatkan pasukan utama yang dimiliki oleh Majapahit.

Diceritakan, saat itu Majapahit memiliki tiga pasukan utama yang masing-masing memiliki kekuatan segelar sepapan: Pasukan Jalapati, Pasukan Jalayuda, dan Pasukan Jala Rananggana.

Pasukan terakhir yang dipimpin oleh Tumenggung Pujut Luntar inilah yang kemudian disebut bisa dimanfaat oleh para Rakrian untuk menjadi penopang gerakan makar.

Dalam beberapa jilid, dari lima jilid buku Gajah Mada yang ditulis Langit Kresna Hariadi, digambarkan betapa berat perjuangan pasukan Bhayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada menghadapi makar dan pemberontakan yang dipimpin Ra Kuti, Ra Tanca, Ra Wedeng, Ra Banyak, Ra Yuyu, Ra Pangsa, dan Ra Semi.

Apalagi, dalam cerita itu disebutkan, bahwa sesungguhnya para Rakrian itu tidak memiliki pasukan.

Kemampuan mereka adalah memanipulasi janji-janji, menyebarkan informasi sesat (mungkin, kalau saat ini bisa disebut sebagai Hoax), juga melakukan permufakatan-permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan kerajaan.

Dalam berbagai pertempuran, penyusupan, hingga pertarungan satu lawan satu, pasukan Bhayangkara memiliki keunggulan meski juga bisa dikalahkan.

“Dalam berbagai pertempuran, penyusupan, hingga pertarungan satu lawan satu, pasukan Bhayangkara memiliki keunggulan meski juga bisa dikalahkan”

Namun, keunggulan paling utama dari pasukan khusus ini adalah kemampuannya menjaga komitmen.

Sebagai lapis terakhir pertahanan pemerintahan kerajaan, dimana para Bhayangkara ini menjaga keluarga Raja, karena Kalagemet kemudian meninggal, adalah keunggulan menahan godaan.

Terutama: godaan untuk tidak mengambilalih kekuasaan di saat kesempatan itu ada!

Hingga berakhirnya pemberontakan, pasukan Bhayangkara ini mengawal Tribuanatunggadewi ke singgasana sebagai simbol pemilik dan pemegang kedaulatan yang sah.

Pemerintahan pun dibangun. Dan selanjutnya, sejarah mencatat bahwa Majapahit menjadi kerajaan besar yang wilayah kekuasaan mampu mempersatukan Nusantara.

Pasukan khusus Kalagemet yang kemudian diberi nama Bhayangkara inilah, yang kemudian diadopsi sebagai nama bagi personel, setelah beberapa tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia terbentuk.

Prinsipnya sama, yaitu menjaga ketertiban di dalam negeri, melakukan penegakan hukum, dan tentu saja, sama seperti Bhayangkara yang pernah dipimpin oleh Gajah Mada saat menjadi Bekel hingga menjadi Mahapatih, yaitu menjaga pemerintahan yang konstitusional.

Tulisan di atas, sebenarnya sudah pernah saya tulis, tiga tahun lalu. Beberapa hari setelah Selasa, tanggal delapan bulan November tahun dua ribu enam belas, saat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian di Aula Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, menegaskan bahwa 430 ribu personel Polri bekerja di bawah ikrar Tri Brata sebagai janji setia kepada Negara.

https://www.selasar.com/jurnal/34192/Jenderal-Tito-dan-Cerita-Makar-Ra-Kuti-(Bag.1)

https://www.selasar.com/jurnal/34194/Jenderal-Tito-dan-Cerita-Makar-Ra-Kuti-Bag-2

***

Bulan Oktober, dua ribu sembilan belas, Tito Karnavian yang masih aktif berpangkat Jenderal dan menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditunjuk oleh Presiden terpilih untuk periode 2019-2024, Joko Widodo, untuk menduduki jabatan baru sebagai Menteri Dalam Negeri. Satu hal yang benar-benar terjaga dalam tulisan saya: bahwa, Jenderal Tito Karnavian melunaskan janjinya. Menjaga situasi dan dinamika masyarakt yang terus meningkat tensinya, tetap berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Catatan publik tentang keberhasilan Jenderal Tito Karnavian bertebaran. Di media mainstream maupun sosial media. Namun, yang utama adalah: Jenderal Tito termasuk pejabat negara yang paling berani “pasang badan” untuk menjaga proses demokrasi dalam kontestasi politik –mulai dari Pilkada, Pileg hingga Pilpres– tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nyaris selama tiga tahun, ruang-ruang publik kita dikuasai oleh polarisasi politik yang mengarah pada isu etnis, agama dan ras. Belum lagi, serangan teror –dalam bentuk aksi bom bunuh diri maupun menguatnya isu khilafah dan separatisme– menjadi pemantik api berdaya bakar tinggi bagi akar rumput yang kering dengan literasi.

Benar. Situasinya, hampir mirip dengan beratus tahun lalu, ketika Ra Kuti dan gerombolannya ketika berusaha memporak-porandakan Majapahit dari dalam. Berbagai intrik politik, hasutan hingga upaya perebutan kekuasaan melalui cara inkonstitusional, dilakukan.

Inilah yang menjadi catatan penting, begitu Presiden Jokowi melantik Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. menjadi sinyal bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia harus segera dituntaskan!

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk final. Upaya membuatnya menjadi terpecah –dengan argumen atau gerakan apapun– harus dilawan!

Tentu, ada yang harus diprioritaskan untuk melaksanakannya. Dan, ini terletak pada Kementerian Dalam Negeri. Kenapa?

Karena, demokrasi yang perwujudannya (kembali) diperjuangkan pada gerakan Reformasi ’98 –suka atau tidak suka– telah menimbulkan ekses-ekses baru. Demokrasi yang bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan, mulai digeser oleh beberapa elit menjadi perangkat menghimpun kekuasaan dan mengeruk kekayaan. Demokrasi, yang kemudian dimanipulasi oleh beberapa elit menjadi oligarki.

Kementerian Dalam Negeri adalah poros utama politik pemerinthan di dalam negeri. Posisinya menjadi penting sebagai pengelola dan pengendali –bukan saja terhadap praktek demokrasi di daerah– tetapi juga tata kelola pemerintahan yang baik. Demokrasi harus menjadi jaminan tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Sekali lagi, inilah analisis strategis kenapa Tito Karnavian ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri. Komitmen dan terobosannya saat menjadi pemimpin di Korps Bhayangkara telah menjadikan proses demokrasi yang dilaksanakan bangsa ini, terjaga!

Rakyat, dalam berbagai dinamika –termasuk di dalamnya bermunculan juga berbagai intrik politik– masih bisa “tidur nyenyak” dan menjalani kehidupannya sebagai Warga Negara yang berhak atas kenyamanan dan jaminan keamanan.

Ini (seharusnya) menjadi agenda penting bagi pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua. Karena, sesungguhnya pekerjan-pekerjaan untuk membangun bangsa ini menjadi besar dan menjadikan rakyat sejahtera, dalam prinsip demokrasi yang telah kita pilih sebagai cara dalam menjalankan pemerintahan, belum selesai.

Masih ada pesoalan-persoalan manipulasi demokrasi di daerah. Ada gerakan oligar-oligar untuk menjadi raja-raja kecil di daerah, yang berusaha menghimpun kekuasaan dan kekayaan dengan mengisap uang rakyat. Ada praktik-praktik abuse of power yang berusaha menjadikan rakyat tetap miskin hingga mudah dieksploitasi. Ada persoalan sumber-sumber kekayaan alam yang harus diperjuangkan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi seluruh bangsa Indonesia.

Masih berderet persoalan-persoalan yang bisa dihimpun!

Karenanya, menjadi “aneh saja” ketika tiba-tiba ada yang melansir survei publik dengan menyebut bahwa Tito Karniavan diragukan atas jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri. Tentu, akan ada banyak argumen untuk berbantah-bantahan soal hasil survei itu.

Namun, jejak rekam dalam dinamika sosial-politik nasional kita selama tiga tahun, jika dilihat dalam konteks kehidupan berdemokrasi dan prinsip-prinsip menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, sulit dibantah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tito Karnavian adalah salah satu “yang terbaik” dalam kerangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kecuali, memang masih ada gerakan atau upaya untuk menjadikan demokrasi dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara kita selama ini, menjadi runtuh dan berantakan.

Kalau (memang) itu terjadi, hanya satu kata: lawan!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.