Ketika Pekerja Sosial Tak Bisa Disebutkan Pada Siapa Saja…

Home featured Ketika Pekerja Sosial Tak Bisa Disebutkan Pada Siapa Saja…
Ketika Pekerja Sosial Tak Bisa Disebutkan Pada Siapa Saja…

Widodo Suhartoyo, secara simbolis dikukuhkan sebagai Ketua IPSPI bersama 71 pengurus DPP IPSPI. Widodo menjadi ketua terpilih hasil kongres ke-VI IPSPI dan kepengurusan pertama IPSPI yang mengemban amanat UU Pekerjaan Sosial setelah disahkan paripurna DPR.

Widodo Suhartoyo bersama 71 pengurus dikukuhkan sebagai pengurus DPP IPSPI periode 2019-2022 oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos RI, Jl Salemba Raya, Senin (07/10/2019).

Pengukuhan ini menjadi istimewa, karena setelah enam kali kongres, kepengurusan IPSPI ini menjadi keoengurusan pertama yang mengemban amanat Undang-undang Pekerjaan Sosial.

Ini menjadi harapan baru bagi profesi pekerja sosial. Setidaknya, dalam penjelasan kepada publik, UU Pekerja Sosial ini mencakup sembilan praktik pekerjaan sosial.

Yaitu: Pertama, praktik pekerja sosial menjadi cakupan kegiatan praktik pekerjaan sosial. Kemudian bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pekerja sosial.

Kedua, standar praktik pekerja sosial yakni berisi standar yang wajib dipenuhi dalam melakukan pelayanan praktik pekerjaan sosial, serta standar (kode etik) sebagaimana ditentukan menteri terkait.

 

Ketiga, pendidikan profesi pekerja sosial. Poin ini mengatur kompetensi seseorang untuk dapat menjadi pekerja sosial. Karenanya, hanya yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan saja yang dapat melakukan praktik pekerja sosial.

Keempat, registrasi dan izin praktik. Poin ini mengatur kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Pekerja Sosial (SIPPS) pekerja sosial lulusan luar negeri. Begitu pula pekerja sosial warga negara asing.

Kelima, hak dan kewajiban pekerja sosial. Keenam, organisasi pekerja sosial sebagai wadah aspirasi pekerja sosial.

 

Ketujuh, Dewan Kehormatan Kode Etik yang dibentuk organisasi pekerja sosial. Kedelapan,  tugas dan wewenang pemerintah pusat yang bertujuan menjamin mutu dan perlindungan masyarakat penerima layanan praktik pekerja sosial.

Kesembilan, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan praktik pekerja sosial.

Melalui UU Pekerja Sosial ini, secara konstitusonal praktik pekerjaan sosial dan istilah pekerja sosial, tidak bisa lagi disebutkan pada siapa saja, seperti yang selama ini banyak terjadi di masyarakat.

Kegiatan pengukuhan DPP IPSPI ini sendiri, dipadukan dengan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), bekerja sama dengan Kementerian Sosial & Yayasan Tunas Cilik Indonesia. Seminar ini sendiri bertema: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Praktik Pekerjaan Sosial: Prospek dan Tantangan (The Marvel of Information Technology and Helping Profession in Indonesia).

Sebagai keynote speech Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, MSI. Sedangkan narasumber yang hadir Prof. Frederick G. Reamer dari School of Social Work Rhode Island College, Dr. dr. Irmansyah, SpKJ dari Jaringan Rehabilitasi Psikososial Indonesia, Karen Flanagan AM dari Save the Children, Australia, Prof. Irwanto dari Unika Atma Jaya dan Prof. Bambang Shergi Laksmono, MSc dari Universitas Indonesia.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.