Catatan Terbuka Mayjen (Purn) Saurip Kadi: Prabowo Kawanku, Bertobatlah…

Home headline Catatan Terbuka Mayjen (Purn) Saurip Kadi: Prabowo Kawanku, Bertobatlah…
Catatan Terbuka Mayjen (Purn) Saurip Kadi: Prabowo Kawanku, Bertobatlah…

Tulisan ini saya buat, berangkat dari realita bahwa: jajaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, telah mengabaikan mekanisme sengketa Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu.

* * *

Kudeta yang Gagal

Sesungguhnya, tuduhan adanya kecurangan dalam Pemilu 2019 tidak lebih hanyalah puncak dari berbagai isu yang telah dibangun dalam waktu yang  cukup lama di masa pemerintahan saat ini.

Kemudian, isu itu sekaligus dijadikan sebagai ”GONG” dari berbagai upaya “penyemprotan” HOAX, fitnah, ujaran kebencian, sentimen terhadap agama dan juga etnis, yang sebenarnya sudah mulai dilakukan di ruang publik sejak awal pemerintahan Jokowi.

Semakin hari, dilakukan p secara massif hingga ketika bangsa ini memasuki tahun politik. Ujungnya, semua ini dilakukan  dalam rangka melakukan kudeta melalui gerakan “People Power”, dan ternyata gagal!

Karena itulah, wajar saja jika kemudian muncul pertanyaan: apa sesungguhnya tujuan mereka melakukan “People Power”? Atau, apa tujuan pada gerakan —yang sebutannya kemudian diubah menjadi “Gerakan Kedaulatan Rakyat” dan terakhir dengan menggunakan istilah “Demo Super Damai” kalau dalam prakteknya disertai dengan penciptaan kerusuhan, dan telah memakan korban (dimana saat tulisan ini dibuat, jumlahnya orang meninggal dunia dan  lebih dari 400 orang luka berat & ringan)?

Apa tujuannya jika kerusuhan tersebut ternyata dirancang dengan melibatkan ratusan “Perusuh Bayaran” dan dengan menggunakan sejumlah senjata api?

Sederhana membacanya: apalagi kalau bukan makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah?

Penanggung Jawab Kerusuhan 22-23 Mei 2019

Dilihat dari cara pengorganisasian, serta proses panjang dalam rangka pengerahan massa dalam jumlah besar, dan lebih khusus lagi dalam merancang munculnya “Trigger” atau pemicu kemarahan rakyat, maka secara akal sehat dapat dipastikan bahwa kerusuhan yang terjadi pada 22-23 Mei 2019 bukanlah kejadian “kebetulan”.

Tapi, ini adalah kejadian  “By Design”. Kejadian yang dirancang dan hanya mungkin ditangani oleh orang-orang yang berpengetahuan serta berafeksi dalam pekerjaan pengerahan massa dan penggunaan kekuatan kekerasan.

Oleh karenanya, maka Pemerintah semestinya segera meminta pertanggung jawaban atas jatuhnya korban pada kerusuhan tersebut kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor 02 dan jajarannya, serta elit pendukung yang selama ini menganjurkan untuk melakukan “Demo Super Damai”.

Harusnya, Pemerintah tidak boleh ragu —dan apalagi berlama-lama membiarkan mereka ramai-ramai “cuci tangan”— dengan meminta Polri bertanggung jawab atas jatuhnya korban tersebut dan belakangan juga menuduh ada pihak lain yang menunggangi “Demo Super Damai” tersebut.

Bagi Prabowo Subianto (PS), kasus kemanusiaan yang menyebabkan hilangnya sejumlah nyawa manusia dalam kaitan kerusuhan 22-23 Mei 2019 yang lalu, adalah untuk kali yang kedua.

Tidak usah bersilat lidah!

Dahulu di tahun 1998, sebagai Danjen Kopassus dengan status sebagai Panglima Komando Utama Pembinaan yang tugas dan kewenangannya hanya terbatas pada penyiapan kesatuan, baik personel maupun alat peralatan —termasuk di dalamnya mutu tempur dan jiwa korsa Kopassus— Prabowo telah melakukan perbuatan pelanggaran HAM berat.

Masih segar dalam ingatan publik, bahwa pernah PS berinisiatif membentuk Tim Mawar yang ditugasi untuk menculik (baca: mengamankan) sejumlah aktivis pro demokrasi.

Belum lagi keterlibatan PS di seputar lengsernya Pak Harto yang didahului dengan kerusuhan sosial di sejumlah kota, khususnya di Jakarta.  

Jadi, kali kedua adalah ketika PS sebagai calon presiden nyata-nyata telah mengajak rakyat banyak, khususnya pendukungnya, untuk melakukan “Demo Super Damai”, yang ternyata menimbulkan terjadinya kerusuhan dan menjatuhkan korban,yang kemudian menjadi semacam  “Trigger” kemarahan rakyat.

Di samping, terindikasi kuat secara sengaja telah melanggar ketentuan UU Pemilu dan melakukan Agitasi serta Propaganda, dengan penyebaran berita HOAX, fitnah, ujaran kebencian dan pemutarbalikan fakta.

Dan karenanya, PS dan jajarannya seharusnya bertanggung jawab atas jatuhnya korban dalam kerusuhan 22-23 Mei 2019 di Jakarta yang lalu.

Kehadiran Polri dan juga TNI, secara yuridis formal adalah SAH. Ini sebagaimana diatur dalam UUD dan UU terkait, tak terkecuali dalam upaya membubarkan pendemo di tengah malam.

Kalau toh ada aparatur keamanan yang dalam melaksanakan tugas ternyata melampaui batas kewajaran, apalagi melanggar HAM, maka wajib diusut sampai tuntas secara hukum.

Menaikkan Posisi Tawar dan Dugaan Adanya Imbalan

Sungguh, naif kalau diantara kita ada yang berpikir bahwa PS sejak sejumlah “Quick Count” melansir kemenangan Paslon 01 tanggal 17 April 2019 sore, tidak paham kalau dirinya bakal kalah.

Juga, mustahil PS tidak tahu kalau gugatannya ke MK akan kandas. Apalagi gugatan yang dituduhkan ternyata sama dengan tuduhan yang telah diuji dalam persidangan di Bawaslu, dimana Tim Hukumnya tidak mampu membuktikan tuduhan bahwa KPU curang secara TSM, dengan menyodorkan data yang valid.

Lantas, bagaimana dengan teriakan: “Pemilu Curang”, “Menolak Hasil Penghitungan KPU”, “Tidak Menempuh Gugatan ke MK” dan seruan “Demo Super Damai”?

Sesungguhnya untuk apa itu dilakukan kalau bukan untuk menaikkan posisi tawar “bisnis politiknya”?

Berangkat dari logika politik dan kelaziman yang tergelar di negara manapun, bahwa politik adalah kesepakatan atau “deal”. Karenanya wajar saja kalau banyak pihak menduga PS telah, atau akan mendapat keuntungan atau imbalan tertentu dari pihak-pihak yang berkepentingan tanpa harus diketahui Paslon 01 sekalipun, sehingga PS akhirnya mau mengajukan Gugatan ke MK.

Yang pasti, ada atau tidak adanya imbalan, yang telah atau akan diterima sebagaimana dugaan banyak pihak tersebut di atas, pada rangkaian peristiwa terkait dengan kontestasi PS sebagai Capres, telah mengakibatkan nyawa orang lain.

Diakui atau tidak, PS juga telah mengecewakan ratusan jenderal purnawirawan pendukung setianya, yang selama ini tidak tahu bahwa dunia telah berubah.  Begitu juga ulama yang memilih dirinya sebagai tokoh Islam melalui proses —yang di lingkungan umat Islam sangat mulia— yaitu Ijtima’ Ulama. Walaupun, mustahil PS sendiri bisa atau berani menjadi imam dalam sholat berjamaah.

Dalam kaitan itu semua, di bulan puasa yang penuh pengampunan ini, semestinya PS bertaubat agar berkah membarengi sisa perjalanan hidupnya. Amin.

*Penulis Mantan Aster Kasad, Teman Seangkatan PS di AKABRI

Leave a Reply

Your email address will not be published.