Rusuh 22 Mei, Menggagalkan Proses Demokrasi Dengan Pola From Voting To Violence?

Home headline Rusuh 22 Mei, Menggagalkan Proses Demokrasi Dengan Pola From Voting To Violence?
Rusuh 22 Mei, Menggagalkan Proses Demokrasi Dengan Pola From Voting To Violence?

Satu-satunya kompetisi demokrasi di Indonesia pasca reformasi adalah pemilu. Rusuh 22 Mei 2019, jelas tidak masuk dalam kontestasi. Justru, bisa dianalisa sebagai upaya untuk menggagalkan demokrasi itu sendiri.

KASTORIUS Sinaga, sosiolog Universitas Indonesia, mengutip pendapat itu dari kajian seorang peneliti luar negeri yang dikenalnya. “Dia mengirimkan pesannya pasa saya, saat terjadi kerusuhan kemarin,” kata Doktor alumnus Jerman ini.

Kastorius, yang hadir sebagai pembicara dalam Dialog Kebangsaan: Peran Masyarakat, TNI, Polri Pada Sistem Pertahanan Keamanan Semesta Dalam Menanggulangi Kerusuhan di Jakarta, Rabu (29/05/2019).

Dialog Kebangsaan yang digelar Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini, menghadirkan juga beberapa tokoh muda kebangsaan: Gus Sholeh, Guntur Romli dan Nadya YP, Ketua Perempuan Milenial Indonesia.

Kastorius, secara spesifik mengungkapkan analisa terkait kerusuhan yang terjadi ekses dari demonstrasi ke Bawaslu oleh pendukung pasangan calon 02. “Sahabat saya yang peneliti mengingatkan bahwa “the only game in town is to securing democratic consolidation.” Jadi kalau kemudian ada upaya menggagalkan demokrasi, maka ini menjadi ancaman serius pada kehidupan bernegara kita di masa depan,” katanya.

Kastorius mengungkapkan, apa yang terjadi di Indonesia hari ini —meningkatnya eskalasi ketegangan sosial pasca pemilu— juga terjadi di beberapa negara lain.

“Sudan, sekarang terbelah menjadi dua. Ini terjadi karena konflik yang dipicu oleh hasil pemilu yang demokratis. Hal yang juga terjadi di Yaman,” katanya.

Venezuela, bahkan telah menjadi negara gagal. “Memang ada yang curang. di sana. Tapi, konflik yang terjadi antar kandidat telah membuat negara itu menjadi negara gagal,” katanya.

Apa yang terjadi pada kerusuhan 22 Mei 2019 di Jakarta, memang disebut sebagai situasi yang “mirip-mirip” dengan kerusuhan pada Mei 1998. “Tapi, keduanya tidak bisa sibandingkan,” kata Kastorius.

Pada kerusuhan Mei 1998, situasi yang terjadi adalah akumulasi dari gerakan rakyat karena tekanan rezim yang berlangsung selama puluhan tahun. Sehingga, rakyat bergerak menjadi kekuatan yang menggulingkan rezim.

“Kerusuhan 22 Mei 2019, tujuannya adalah menggerakan massa dengan tujuan politik. Yaitu, mentargetkan agar proses demokrasi yang sedang berlangsung menjadi deadlock,” kata Kastorius Sinaga.

“Jadi, jika digunakan istilah people power, jelas berbeda. Pada Kerusuhan 22 Mei 2019, jelas ada pemain lain yang berusaha menumpang pada proses demokrasi yang sedang berlangsung saat ini,” katanya.

Kastorius mengingatkan, apa yang terjadi di Sudan, Yaman dan beberapa negara di Timur Tengah, harus menjadi pelajaran serius. Dimana, pola dekonstruksi pada demokrasi terjadi karena berubahnya pola from voting to violencence atau from ballot to bullet.

“Apakah demokrasi kita akan seperti itu?” tanya Kastorius.

Inilah yang menyebabkan, Kastorius menegaskan, rakyat harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada aparat TNI dan Polri. “Apa yang dilakukan aparat Polri kita dalam perisitiwa kerusuhan kemarin, adalah penegakan hukum. Mereka menghadapi kriminal yang berusaha menciptakan kerusuhan. Caranya adalah dengan penegakan hukum. Bukan hanya pada para pelaku, tapi juga harus diusut sampai ke dalang dan otak di balik kerusuhan ini,” kata Kastorius.

Hal ini menjadi penting. “Masa depan negara ini dipertaruhkan. Apakah proses demokrasi kita akan dikorbankan untuk kepentingan yang berusaha mengubah sistem dan struktur kenegaraan?” katanya.

“Kita mendukung penuh upaya penagakan hukum oleh aparat Polri dan TNI. Masa depan demokrasi kita dipertaruhkan,” tegasnya.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.