CENITS: Memikirkan Lagi Target Ambisius Indonesia di Perundingan Perubahan Iklim Dunia

CENITS: Memikirkan Lagi Target Ambisius Indonesia di Perundingan Perubahan Iklim Dunia

Indonesia, melalui proposal NDC saat perundingan perubahan iklim di Marrakech bulan Nopember 2016, mematok target pengurangan emisi di tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri. Apabila ada bantuan asing, targetnya 41%. Basis tahun yang diproyeksikan adalah tahun 2010.

CENITS, Center of Excellence for Energy Innovation and Technology Studies, karena kepedulian terhadap isu energi yang terkait dengan perubahan iklim dunia, menggelar diskusi tentang Target Ambisius Indonesia dalam Perundingan Perubahan Iklim Dunia.

CENITS sebagai lembaga kajian dan studi energi, dalam diskusi tersebut, menghadirkan salah satu anggota diskusi online yaitu Dicky Edwin Hindarto. Dalam paparannya, Dicky menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana melakukan integrasi terkait target pengurangan emisi berbasis pada mekanisme pasar.

Disebutkan bahwa, Indonesia bersama 194 negara lain di dunia saat ini telah menyepakati penurunan emisi di dunia melalui Perjanjian Paris (Paris Agreement/PA). Paris Agreement ini sifatnya mengikat setiap negara.

Negara-negara itu harus melakukan penurunan emisi di dunia dengan kontribusi sukarela, tapi mengikat. Sukarela adalah angka komitmennya. Mengikat, karena setiap proposal komitmen yang disampaikan akan dianggap sebagai dokumen resmi negara.

Indonesia menyampaikan komitmen itu melalui proposal dalam bentuk NDC (Nationally Determined Contribution). Proposal itu disampaikan saat perundingan perubahan iklim di Marrakech bulan Nopember 2016.

Dalam proposal itu, target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

“Indonesia has committed to reduce unconditionally 29% of its greenhouse gasses emissions against the business as usual scenario by the year of 2030. The BAU scenario is projected approximately 2,869 GtCO2e in 2030 which is updated from the BAU scenario on the INDC due to current condition on energy policy development in particular in coal fired power plant” 1).

Sedangkan untuk target conditional, adalah sebagai berikut:

“Indonesia could increase its contribution up to 41% reduction of emissions by 2030, subject to availability of international support for finance, technology transfer and development and capacity building” 1).

Target ini, sangat ambisius. Sebab, pemerintah sendiri sedang merealisasikan program 35.000 MW pembangkit listrik, dengan 80% komponen bahan bakunya adalah batubara.

Selain itu, target 29% yang dipatok untuk pengurangan emisi, akan dilakukan sendiri oleh pemerintah melalui APBN dan peran serta pemerintah daerah, swasta, dan BUMN, tanpa bantuan internasional.

Target dan NDC Indonesia ini telah disetujui oleh Presiden dan DPR RI. Artinya, sudah sah secara hukum untuk diimplementasikan.

Dibanding dengan negara lain, maka target Indonesia ini sangat ambisius. Terutama, karena tidak ada mekanisme pembiayaan berbasis pasar yang bisa digunakan.

Karena itu, rencana implementasi dari kegiatan pengurangan emisi ini, harus dipertajam dan dianalisis. Terutama untuk pendanaannya.

Bulan November 2015, Indonesia mengirimkan dokumen NDC untuk pengurangan emisi. Persoalannya, ada satu perbedaan yang cukup signifikan. Saat masih di dalam dokumen INDC, kata “market” masih ada.

Sementara, di dokumen NDC, frasa “market” itu sudah tidak ada lagi.

Dalam kebijakan perubahan iklim, tidak adanya frasa “market” atau penggunaan mekanisme pasar ini, jelas akan sangat berbeda implementasinya dengan negara yang memang merencanakan menggunakan mekanisme pasar. Baik pasar domestik maupun internasional, dalam pencapaian target pengurangan emisinya.

Pada saat penyampaian INDC tahun 2015 yang lalu, Indonesia masih termasuk 1 dari 97 negara yang “market friendly” atau negara yang mempunyai rencana untuk melakukan implementasi mekanisme berbasis pasar dalam pencapaian target pengurangan emisi nasional.

Saat ini, jumlah negara-negara seperti lebih banyak lagi. Walaupun ada juga negara, seperti Venezuela dan Bolivia, yang jelas-jelas tidak mau menggunakan mekanisme pasar dalam melakukan implementasi penurunan emisinya secara nasional.

Peta itu, bisa dilihat pada ilustrasi di bawah ini:

Gambar di atas menunjukkan bahwa negara-negara yang di dalam INDC dan NDC yang telah dikirimkannya, akan menggunakan mekanisme pasar internasional atau mempertimbangkan untuk mempergunakan mekanisme pasar internasional, regional, maupun bilateral.

Dari situ bisa dilihat, negara-negara yang menggunakan mekanisme perdagangan emisi di tingkat nasional maupun sub nasional, adalah Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan China.

Untuk kebanyakan negara-negara di Eropa, walaupun mereka tidak menggunakan pasar dalam rencana implementasi pengurangan emisinya di NDC mereka, tetapi mereka mempergunakan perdagangan emisi regional.

Ini seperti EU-ETS (European Union-Emission Trading Scheme), yang digunakan sebagai piranti kebijakan pengurangan emisinya.

Jadi, total jumlah negara yang menyatakan akan menggunakan mekanisme berbasis pasar sebanyak 97 negara, dan 133 negara sedang mempertimbangkan untuk menggunakan mekanisme berbasis pasar yang masih diperhitungkan.

Jumlah negara-negara yang akan mempergunakan mekanisme berbasi pasar tersebut, akan lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang. Mengingat, mekanisme pasar terbukti menjadi salah satu mekanisme yang paling cost effective dibanding jenis pembiayaan mitigasi konvensional.

Pada data di atas, terlihat bahwa jumlah negara yang merencanakan untuk melakukan upaya berbasis pasar dalam implementasi NDC-nya bervariatif, dan sangat tergantung pada kebijakan domestiknya.

Karena, implementasi mekanisme berbasis pasar juga sangat tergantung pada mekanisme pendanaan yang akan dilakukan oleh tiap negara tersebut, dalam hal kegiatan pengurangan emisinya.

 

Mekanisme Berbasis Pasar

Kegiatan mekanisme berbasis pasar atau market based mechanism di dalam perubahan iklim, jamak dilakukan. Terutama untuk melakukan optimalisasi dari biaya penurunan emisi.

Market based mechanism atau pembiayaan berbasis mekanisme pasar, juga bukan hal baru di Indonesia. Saat ini, di Indonesia telah dilakukan berbagai hal terkait mekanisme berbasis pasar ini. Baik itu di sektor energi, kehutanan atau industri. Di Indonesia, kegiatan ini bahkan sudah dilakukan sejak tahun 2005 sampai sekarang.

Persoalannya, sekarang ini di dalam Paris Agreement, sudah tidak ada lagi istilah “market” untuk penyebutan market based mechanism atau mekanisme berbasis pasar. Sebaliknya, ketentuan yang digunakan hanya pada penyebutan “mechanism.”

Ini jelas memiliki arti yang lebih luas. Bukan hanya transaksi dengan menggunakan pasar saja, tetapi juga meliputi pajak karbon (carbon tax) dan transfer hasil kegiatan mitigasi (ITMO/International Transfer Mitigation Outcome).

Carbon market atau pasar karbon sendiri, dapat didefinisikan sebagai pasar yang terbentuk karena adanya permintaan akan hak atas emisi gas rumah kaca dalam satuan setara-ton-CO2 (ton CO2eq.).

Sedangkan mekanisme berbasis pasar, dapat didefinisikan sebagai mekanisme kebijakan atau aturan yang menggunakan aturan pasar, harga, atau variabel ekonomi lain untuk menyediakan insentif mengurangi emisi bagi para pelaku.

Jenis mekanisme berbasis pasar, sekarang ini jamak dilakukan di dunia. Berdasarkan transaksinya, mekanisme ini dapat digolongkan sebagai berikut:

* Crediting atau karbon krediting.

Ini dalah jenis pasar yang mentransaksikan hasil pengurangan emisi yang telah disertifikasi dalam bentuk kredit karbon. Satu unit kredit karbon biasanya setara dengan penurunan emisi satu ton karbon dioksida.

Penurunan emisi adalah selisih dari skenario emisi tanpa adanya kegiatan/proyek penurunan emisi (baseline) dengan emisi aktual setelah adanya proyek.

* Cap and Trade atau biasa disebut trading.

Adalah pembatasan emisi gas rumah kaca pada satu entitas tertentu. Ini bisa di tingkat instalasi ataupun organisasi. Dalam sistem ini, setiap peserta pasar, dapat berupa organisasi, perusahaan bahkan negara.

Mereka diberi kewajiban dalam pengurangan/pembatasan emisi karbon yang disebut cap yang berupa pengalokasian jatah/kuota (allowance) emisi bagi para peserta pasar yang dilakukan di awal periode.

Di akhir periode, para peserta harus menyetorkan (surrender) unit kuota kepada lembaga yang ditentukan sejumlah emisi aktual yang telah mereka lepaskan. Peserta yang melewati cap-nya dapat membeli tambahan unit kuota dari mereka yang kuotanya tidak terpakai. Di sinilah terjadi perdagangan karbon.

* Carbon Tax atau pajak karbon.

Adalah model implementasi mekanisme berbasis pasar yang biasanya diimplementasikan di dalam suatu wilayah hukum yang ditentukan. Ini bisa meliputi negara, wilayah, atau sektor tertentu. Semua peserta atau organisasi yang ada di dalam wilayah atau sektor tersebut, dikenai pajak yang besarnya dan batasannya ditentukan oleh pembuat aturan.

* * *

Berdasarkan pada dasar pembentukannya, kegiatan pasar karbon dapat dibedakan menjadi pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) dan pasar karbon wajib (mandatory carbon market).

Di dalam Pasar Karbon Sukarela, permintaan (demand) akan kredit karbon terbentuk karena adanya keinginan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan, bukan karena adanya kewajiban untuk melakukan pengurangan emisi berdasarkan peraturan.

Permintaan ini memicu terjadinya perdagangan karbon antara yang membutuhkan kredit karbon dengan penyedia karbon, yang kerap kali terjadi secara langsung (over the counter).

Karena sifatnya yang mengandalkan permintaan sukarela dan niat baik untuk mengurangi emisi karbon, volume pasar sukarela relatif kecil dan sulit diperkirakan.
Meskipun demikian, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa volume pasar karbon sukarela cenderung naik dengan stabil. Bahkan Indonesia menjadi salah satu pemasok utama karbon kredit untuk pasar sukarela.

Sementara, Pasar Karbon Wajib terbentuk karena ada kebijakan atau aturan yang mewajibkan pengurangan dan/atau pembatasan jumlah emisi gas rumah kaca. Pasar karbon kemudian diterapkan sebagai sarana pelaksanaan kebijakan tersebut (policy tool).

Protokol Kyoto adalah salah satu contoh kebijakan yang mewajibkan pengurangan emisi gas rumah kaca namun memperbolehkan penggunaan pasar karbon untuk memenuhinya.

Di Indonesia sendiri, sudah ada kegiatan berbasis pasar yang telah dilakukan. Jadi, market based mechanism atau pembiayaan berbasis mekanisme pasar, bukanlah hal baru di Indonesia.

Saat ini di Indonesia bahkan telah dilakukan banyak hal terkait mekanisme berbasis pasar ini, baik di sektor energi, kehutanan atau industri. Beberapa jenis mekanisme berbasis pasar di Indonesia ini antara lain adalah:

CDM (Clean Development Mechanism)

CDM mulai diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2005. Banyak sekali peminatnya. Terutama kalangan industri dan bisnis sebagai alternatif pembiayaan, dan bukan hanya untuk pengurangan emisi. Implementasi kegiatan ini lebih efisien dan efektif.

Kegiatan implementasi CDM di Indonesia praktis menurun secara drastis pada tahun 2012 karena pasar EU-ETS (European Emission Trading Scheme) menerapkan kebijakan tidak lagi mau menerima kredit karbon dari negara berkembang. Mereka hanya mau menerima dari negara miskin saja.

Sampai sekarang, total kegiatan atau proyek CDM di Indonesia berjumlah 202 (dua ratus dua) proyek penurunan emisi. Data singkat dari proyek CDM di Indonesia, adalah sebagai berikut:

Jumlah total proyek : 202 proyek
Jumlah proyek terdaftar di UNFCCC : 147 proyek
Jumlah proyek yang sudah menerbitkan kredit karbon : 46 proyek
Jumlah kredit karbon yang telah diterbitkan : 22.076.416 ton CO2.

Proyek-proyek CDM yang telah dilakukan di Indonesia ini sebagian besar adalah proyek-proyek berbasis konservasi energi, energi terbarukan dan pengolahan limbah serta sampah menjadi energi.

Hanya ada 2 proyek di sektor kehutanan dan 1 proyek di sektor pertanian yang dikembangkan melalui skema ini. Termasuk di dalam proyek CDM di Indonesia adalah 7 pembangkit listrik tenaga panas bumi.

VCS (Verified Carbon Standard)

VCS adalah kegiatan berbasis Pasar Sukarela yang dikembangkan oleh para pelaku bisnis yang saling membutuhkan kredit pengurangan emisi karbon. VCS masih tetap berkembang di Indonesia, meskipun dari segi jumlah tidak sebanyak CDM.

VCS menjadi alternatif dari pembiayaan pengurangan emisi yang cukup berhasil. Dari data yang berhasil didapatkan, implementasi VCS di Indonesia adalah sebagai berikut:

Jumlah total proyek : 13 proyek
Jumlah kredit karbon yang telah diterbitkan : 14.135.243 ton CO2.

VCS dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan bagi perusahaan swasta dan bisnis untuk melakukan pengurangan emisi dan pembangunan rendah karbon. Yang menarik adalah proyek-proyek VCS di Indonesia sangat diminati oleh pihak swasta pengembang proyek REDD+ dan aforestasi.

Proyek berbasis kehutanan di dalam skema VCS di Indonesia, bahkan telah menerbitkan kredit karbon yang dijual secara umum untuk pihak-pihak yang ingin melakukan offsetting atau penghapusan jejak karbon di dalam kegiatannya.

Dua proyek kehutanan yang berjenis REDD+ ini, bahkan adalah proyek berbasis mekanisme pasar yang terbesar di dunia. Total jumlah karbon kredit yang telah diissued mencapai 3.527.171 ton CO2 untuk proyek PT. Rimba Raya Utama dan sejumlah 7.451.846 ton CO2 untuk proyek Katingan PT. Rimba Makmur Utama.

Selain dua proyek terbesar di dunia tersebut, ada juga proyek aforestasi mangrove yang pertama di dunia diverifikasi oleh VCS yang dilakukan di Sumatra Utara dan di Aceh.  Semua karbon kredit yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut akan dan telah dijual kepada pembeli yang membutuhkan.

JCM (Joint Crediting Mechanism)

JCM adalah mekanisme berbasis pasar yang berlandas pada kerjasama bilateral antara dua negara, yaitu Jepang dan negara tuan rumah. JCM ini diimplementasikan di Indonesia sejak bulan Agustus tahun 2013 sampai sekarang.

Selain dengan Indonesia, Jepang sekarang telah bekerjasama dengan 17 negara tuan rumah dalam pengembangan skema ini, menjadikan skema ini sebagai mekanisme berbasis pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Sampai sekarang, total kegiatan atau proyek JCM di Indonesia berjumlah 28 (dua puluh delapan) proyek penurunan emisi. Berikut adalah data singkat dari proyek JCM di Indonesia.

Jumlah total proyek : 29 proyek
Jumlah total investasi dari 28 proyek : 150 juta USD
Jumlah proyek yang sudah menerbitkan kredit karbon : 2 proyek
Jumlah kredit karbon yang telah diterbitkan : 40 ton CO2.

JCM relatif cepat berkembang di Indonesia karena meskipun persyaratan kegiatannya cukup ketat, seperti layaknya mekanisme berbasis pasar yang lain, tetapi JCM menawarkan alternatif pembiayaan yang sangat menarik.

Bantuan pendanaan dari Jepang dalam wujud subidi atau grant dalam implementasi proyek JCM memungkinkan pihak swasta dan BUMN Indonesia untuk melakukan implementasi kegiatan penurunan emisi dan menggunakan teknologi terkini dengan biaya yang terjangkau dan implementasi yang berkelanjutan.

Gold Standard dan Plan Vivo

Gold Standard dan Plan Vivo adalah 2 mekanisme berbasis pasar yang dikembangkan secara sukarela, dan terutama ditujukan untuk proyek-proyek skala kecil.

Dengan standar yang tidak setinggi mekanisme perdagangan karbon yang lain, Gold Standar dan Plan Vivo memungkinkan pengembang-pengembang kecil untuk melakukan implementasi penurunan emisi, karena biaya transasksi, terutama untuk validasi dan verifikasi yang selalu dipersyaratkan, menjadi lebih rendah.

Di Indonesia ada cukup banyak proyek yang dikembangkan dengan menggunakan kedua skema ini, terutama proyek-proyek energi terbarukan skala kecil dan hutan kemasyarakatan.

Jumlah kegiatan yang berdasar dua mekanisme ini adalah sebagai berikut:

Jumlah total proyek Plan Vivo : 6 proyek
Jumlah total proyek Gold Standard : 19 proyek

Sampai sekarang, Gold Standard dan Plan Vivo ini tetap dijalankan oleh sebagian pengembang proyek penurunan emisi skala kecil di Indonesia.

Skema Karbon Nusantara (SKN)

SKN adalah mekanisme berbasis pasar yang sedianya ditujukan untuk melakukan fasilitasi pengembangan kegiatan sertifikasi pengurangan emisi dan pasar karbon secara domestik di Indonesia. Skema ini dikembangkan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) berbasis kondisi lokal di Indonesia.

Walaupun sudah mempunyai infrastruktur yang cukup lengkap, skema ini belum dioperasikan di Indonesia karena berbagai hal. Terutama, karena dibutuhkannya aturan pendukung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai basis operasinya.(bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published.