Obesitas Aturan di Negara Kita (Bagian 2)

Obesitas Aturan di Negara Kita (Bagian 2)

Reformasi politik di Indonesia tengah menjadi transisi menuju demokrasi. Dilakukan dengan memberikan syarat penting bagi masyarakat sipil, yaitu supremasi sipil.

 

Oleh: Ramdansyah

Pegiat Hukum dan Politik di Rumah Demokrasi

 

Setidaknya, ada dua konsep politik yang mempunyai hubungan satu sama lain. Yaitu konsep politik hukum dan konsep legislasi.

Politik hukum berarti kebijakan politik yang menentukan antara hukum yang berlaku untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Sementara legislasi adalah proses pembuatan UU di DPR.

Politik hukum legislasi diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan politik yang dibutuhkan masyarakat alam rangka mencapai tujuan akhir bernegara. Produk akhir politik hukum legislasi adalah peraturan perundang-undangan.

CF Strong menyebutkan bahwa sebuah konstitusi dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip yang sesuai kekuasaan pemerintah, hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya disesuaikan.

Adapun tujuan sebuah konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah dan untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan mendefinisikan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

Stephen Holmes beranggapan bahwa konstitusionalisme dapat berarti anti demokrasi. Fungsi dari sebuah konstitusi bisa berarti mencabut putusan-putusan dari proses demokrasi yang sudah berlangsung.

Konstitusionalisme berhak mencabut kesepakatan demokratis anggota DPR RI di Senayan. Inilah judicial review, dimana Putusan berdasarkan kesepakatan bersama bisa dibatalkan oleh MK. Dan, ini dapat dikatakan sebagai pembangkangan terhadap demokrasi, tetapi konstitusional.

Demokrasi liberal ini tidak sesuai dengan Indonesia menurut Supomo. Karena pertimbangan tersebut Supomo menolak keberadaan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Supomo beranggapan bahwa Judicial Review hanya bisa dilakukan di negara-negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan. Bukan pembagian kekuasaan seperti yang dilakukan di Indonesia.

Jimly Asshiddiqie mengartikan konstitusi sebagai hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi menjadi yang paling tinggi karena ia merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kasus Madison versus Marbury, para penganut doktrin sens clear berpendapat bahwa penemuan hukum oleh hakim dibutuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut; Peraturannya belum ada untuk suatu kasus in concreto, atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas.

Pasal 5 (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, kekuasaan kehakiman adalah bebas untuk menyelenggarakan kekuasaan peradilan. Kebebasan hakim ini merupakan prinsip universal dan berlaku di banyak negara.

Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Keberadaan pencari keadilan yang mencari keadilan tidak dapat dicegah untuk mendapatkan keadilan dari lembaga peradilan. Undang-undang memberikan kewajiban kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum, karena keberadaan pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009.

Ada banyak aliran penemuan hukum. Secara umu, setidaknya ada dua kelompok besar, yaitu aliran yang mengunakan: (1) the textualist approach (focus on text) dan (2) the purposive approach (focus on purpose).

Aliran pertama yang berfokus pada teks akan mengandalakan proses harmonisasi semata-mata dari kekuatan redaksional peraturan. Jadi yang dilihat pertama-tama adalah bunyi suatu peraturan itu secara apa adanya menurut susunan tata bahasa (Gramatikal).

Penggunaan pendekatan tujuan (focus on purpose) tidak berdasarkan tekstual yang ada dalam perundang-undangan.

Dalam hal ini, setidaknya ada 9 metode yang digunakan, yaitu; Pertama, metode subsumptif. Kedua, metode interpretasi gramatikal. Ketiga, interpretasi historis. Keempat, interpretasi sistematis. Kelima, interpretasi sosiologis atau teleologis. Keenam, interpretasi komparatif. Ketujuh, interpretasi futuristis. Kedelapan, interpretasi restriktif, dan kesembilan, intepretasi ekstensif.

Satjipto Rahardjo menolak hukum yang dogmatik dan yurisprudensi analitis. Kedua pendekatan ini berbicara tentang hukum sebagai bangunan dari peraturan-peraturan.

Kedua bentuk hukum ini adalah bagian dari hukum positif. Dalam hukum positif mereka menjauhi realitas yang ada di masyarakat. Hukum positif cenderung mempertahankan status quo dan tidak begitu perduli terhadap kondisi real yang ada di masyarakat.

Hyronimus Rhiti mengungkapkan pandangannya tentang hukum progresif-nya Satjipto Raharjo. Satjipto Rahardjo memberi makna sosiologis, antara lain bekerjanya hukum lebih efektif daripada isinya yang abstrak, hukum sebagai lembaga sosial dapat dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha itu.

Mahkamah Konstitusi RI dan Kewenangannya

Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyebutkan keberadaan MK sebagai: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

UUD NRI 1945 memberikan kewenangan MK dengan sejumlah kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 24 C UUD 1945 sebagai berikut:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Judicial review dilakukan oleh badan khusus seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) atau di lembaga peradilan pada umumnya.

Keberadaan MK dalam konstitusi diperkuat dengan keberadaan UU No. 23 tahun 2004 tentang MK. Kewenangan MK disebutkan dalam Pasal 10 UU MK sebagai berikut:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
b.korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan dua lembaga Judicial Review terkadang membingungkan meskipun kewenangan keduanya sudah diatur konstitusi.

Namun, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga “superbody” masih bisa di-chalenge oleh Mahkamah Agung (MA). Meskipun, MK sendiri telah lolos dari kerangkeng sejumlah larangan agar tidak memutus di luar yang dimohonkan (ultra petita).

MK juga telah berhasil menerobos kerangkeng hanya menguji norma-norma abstrak, tetapi juga norma kongkret. MK tiba-tiba menjadi positive legislator yang kewenangannya nyata dimiliki oleh DPR RI sebagai pembuat open legal policy. (bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published.