Obesitas Aturan di Negara Kita

Obesitas Aturan di Negara Kita

Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Pemerintah untuk membatalkan peraturan-peraturan daerah atau Perda. Berdasarkan Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, pembatalan Perda hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Oleh: Ramdansyah

(Pegiat Hukum dan Politik di Rumah Demokrasi)

Tahun 1803, Mahkamah Agung Amerika Serikat membuat sejarah pertama pengujian konstitusional. Sejarah ini bermula dari putusan Mahkamah Agung AS dalam kasus Madison versus Marbury.

Perkara Madison melawan Marbury, kemudian menjadi tonggak munculnya uji materi konstitusi.

Kasus itu sendiri, bermula ketika John Adam yang menjabat Presiden AS, maju kembali untuk masa jabatan kedua, periode 1797 sampai dengan 1801.

John Adam kembali ikut pencalonan presiden masa bakti berikutnya, tetapi dia kalah oleh Thomas Jefferson di tahun 1800.

Kemenangan Jefferson ini, menjadikan dia sebagai Presiden AS untuk masa bakti 1801 sampai dengan 1805. Jefferson akan menduduki jabatan itu sejak tanggal 4 Maret 1801.

Pada masa peralihan pergantian Presiden AS inilah muncul masalah. John Adam selaku presiden saat itu melakukan kebijakan nepotisme sebelum Jefferson dilantik.

Adam menempatkan teman dan sejawatnya untuk menduduki sejumlah posisi kunci. Ia menempatkan John Marshall yang sebelumnya Menteri Sekretaris Negara, menjadi Ketua Mahkamah Agung AS.

Upaya mengambil kesempatan dalam kesempitan dilakukan John Adam selaku Presiden. Ia menandatangani keputusan pengangkatan hingga menjelang dini hari, di tanggal pelantikan Thomas Jefferson 4 Maret 1801.

Jelang tenggat ini, Adam membuat surat keputusan pengangkatan hakim perdamaian dengan dibantu John Marshall, Ketua Mahkamah Agung yang baru.

Pengangkatan ini lebih pada proses administrasi, karena proses dan syarat pengangkatan sudah ditempuh semuanya, termasuk persetujuan Senat. Hakim perdamaian yang diangkat adalah William Marbury, Denis Ramsay, Robert Townsend, dan William Harper.

Pengangkatan para hakim yang dilakukan malam hari di saat tengah ini, akhirnya memberikan julukan kepada Marbury dan kawan kawan sebagai “Hakim-hakim Tengah Malam” atau Midnight Judges.

Surat-surat pengangkatan Wiliam Marbury dan rekan-rekannya karena tergesa-gesa, ternyata belum diserahkan kepada yang bersangkutan. Surat-surat itu ditahan di Kantor Kepresidenan AS oleh James Madison, yang diangkat Presiden terpilih Thomas Jefferson sebagai Menteri Sekretaris Negara yang baru menggantikan John Marshall yang beralih posisi menjadi Ketua Mahkamah Agung AS.

Alasan Madison menahan surat-surat itu, dikarenakan sudah tidak relevan lagi dengan pergantian Presiden AS dari John Adam kepada Thomas Jefferson.

Sebaliknya, kubu Marbury dan kawan-kawan melakukan protes dan menganggap proses pengangkatan mereka adalah sah dan konstitusional karena telah memenuhi semua prosedur yang benar.

Pada bulan Desember 1801, Marbury melayangkan tuntutan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Writs of Mandamus agar Pemerintah Federal menyerahkan salinan surat pengangkatan mereka.

Kontroversi muncul dan menyita perhatian publik. Nuansa kasus hukum ini menjadi isu politik. Saat itu, Thomas Jefferson menguasai Kongres AS.

Pemerintah AS yang diwakili oleh James Madison selaku Menteri Sekretaris Negara menolak memberi keterangan di persidangan. Pada akhirnya, Kongres AS mengesahkan undang-undang yang isinya penundaan seluruh persidangan Supreme Court selama 14 bulan, dari Desember 1801 hingga Februari 1803.

Setelah satu tahun lebih tanpa persidangan, pada bulan Februari 1803 persidangan kembali digelar dan Mahkamah Agung AS yang dipimpin oleh John Marshall akhirnya menjatuhkan putusan di bulan yang sama.

Mahkamah Agung AS, dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) membenarkan dalil pemohon (posita) karena beralasan hukum. Pemohon dianggap memiliki dasar hukum yang sah atas apa yang mereka tuntut (SK Pengangkatan Hakim Perdamaian).

Meskipun legal standing dan posita dianggap sudah sesuai, tetapi putusan hakim MA menolak permohonan Marbury dan kawan-kawan yang meminta MA untuk mengeluarkan Writs of Mandamus berdasarkan Judiciary Act 1789.

MA menyatakan ia tidak punya wewenang memaksa pemerintah menyerahkan surat-surat yang diminta oleh pemohon..

Penolakan MA mengeluarkan Writs of Mandamus berdasarkan Section 13 Judiciary Act (Undang-Undang Peradilan) 1789, karena dasar hukum Marbury dan kawan-kawan meminta MA mengeluarkan writs of mandamus itu tidak sesuai dan bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi AS.

Oleh karena itu, MA tidak bisa mengabulkan tuntutan Pemohon dan justru malah membatalkan Undang-Undang Peradilan 1789 karena dianggap bertentangan dengan konstitusi AS.

Mahkamah Agung AS yang membatalkan Judiciary Act 1789 karena bertentangan dengan Article III section 2 Konstitusi AS, merupakan penerobosan hukum dan penemuan hukum (rechtsvinding) yang melahirkan sistem yang sama sekali baru.

Pembatalan undang-undang ini, akhirnya tidak menjadi produk AS semata, tetapi juga digunakan di seluruh dunia. Pada waktu putusan itu dijatuhkan, tidak ada satu pasal –atau satu ayat pun– dari Konstitusi AS yang memberikan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan suatu undang-undang.

Ketua Mahkamah Agung AS saat itu, John Marshall mengemukakan tiga alasan mengapa ia sampai pada putusan itu, yaitu:

1. Hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut.

2. Konstitusi adalah the supreme law of the land sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan yang ada di bawahnya, agar isi konstitusi itu tidak dilanggar.

3. Hakim tidak boleh menolak perkara sehingga kalau ada yang mengajukan permintaan judicial review, permintaan tersebut haruslah dipenuhi.

Penemuan hukum ini sendiri masih menjadi perdebatan: apakah hakim perlu untuk melakukan penemuan hukum?

Putusan Membatalkan Pembatalan Perda

Pembatalan Perda oleh Pemerintah atau Executive Review, yang dibatalkan telah membuat kerepotan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Setidaknya, Kepala Biro Hukum Kemendagri RI menyebut alasannya, yaitu masih banyak Perda yang bermasalah di Indonesia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung lebih tegas lagi menyebutkan. Bahwa, Indonesia sudah kelebihan aturan. Seskab menyebut dengan istilah “obesitas aturan”.

Menurut catatan pemerintah, sejak tahun 2000 hingga 2017, sudah ada 20.283 aturan yang dibuat. Atau, rata-rata sebanyak 1.193 aturan dibuat setiap tahunnya.

Executive Review terhadap peraturan daerah bukanlah produk baru. Undang-undang pemerintah daerah, sejak tahun 1974 hingga terakhir tahun 2014 telah mencantumkan pasal terkait Executive Review.

Frasa yang umum digunakan dalam UU Pemda dari waktu ke waktu adalah frasa “dibatalkannya peraturan daerah apabila tidak memenuhi kriteria.”

Executive Review terhadap Perda, dimulai di era Orde Baru berdasarkan UU No. 5/1974 tentang Pemerintah Daerah. Di era Orde Reformasi, Executive Review masuk ke dalam UU No. 22/1999 tentang Pemda, UU No. 32/2004 tentang Pemda dan UU No. 23/2004 tentang Pemda.

Pada UU No. 23 tahun 2014, kewenangan eksekutif untuk membatalkan Perda dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah terhadap Perda/Perkada dan Kemendagri terhadap Perda Provinsi/Pergub.

Empat Puluh tahun sebelumnya, UU No. 5 tahun 1974 menyampaikan hal yang sama. Pasal 70 ayat 1 UU Pemda ini menyebutkan bahwa,“Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah tingkat atasnya ditangguhkan berlakunya atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang”.

Pejabat berwenang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 butir 1 bahwa,“Pejabat yang berwenang mensahkan, membatalkan dan menangguhkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah, dan Gubernur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pejabat yang berwenang dalam prakteknya di era Orde Baru adalah Menteri Dalam Negeri.

Pembatalan Executive Review tertuang dalam putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016. Alasan para Hakim Majelis yang menangani perkara ini adalah pembatalan Perda merupakan ranah dari Mahkamah Agung.

Pembatalan peraturan perundang-undangan melalui eksekutif, dianggap MK berpotensi menimbulkan dualisme putusan pengadilan jika kewenangan pengujian atau pembatalan terdapat pada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.

Putusan MK perkara No. 137/PUU-XIII/2015 dibacakan pada tanggal 22 Agustus 2016. Amar putusan MK menyatakan bahwa:

Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa, “..pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat” Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Berdasarkan putusan MK tersebut, maka telah terjadi perubahan politik hukum. Rezim Orde Baru dan Orde Reformasi telah menempatkan eksekutif sebagai penguji peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Putusan MK membatalkan. Sehingga, arah politik hukum Indonesia terkait pembuatan dan pengujian Perda akan ada di ranah yudikatif semata.

Pemerintah Pusat tentunya tetap berkepentingan untuk membangun kebijakan yang sebangun dengan pemerintah daerah melalui Perda-Perda yang ada.

Karena itulah, saat ini diperlukan strategi baru agar dalam pembuatan Perda tidak menimbulkan masalah.(bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published.