Diskusi Jelang Debat Capres: Mampukah Prabowo Menuntaskan Kasus Penculikan Aktivis ‘98?

Home politik Diskusi Jelang Debat Capres: Mampukah Prabowo Menuntaskan Kasus Penculikan Aktivis ‘98?
Diskusi Jelang Debat Capres: Mampukah Prabowo Menuntaskan Kasus Penculikan Aktivis ‘98?

Sebuah diskusi digelar oleh Lembaga Pemilih Indonesia. Sehari sebelum debat Capres digelar. Tema yang dibahas, adalah sebuah pertanyaan: Mampukah Prabowo menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan paksa 13 aktivis ‘98 serta memberantas radikalisme dan terorisme?

Diskusi digelar terbuka di Gado-gado Boplo, Jakarta, Rabu (16/01/201). Beberapa pengamat politik dihadirkan sebagai pemantik diskusi: ada Guru Besar FISIP UI Arbi Sanit, ada Prof Indria Samego, ada Pengamat Kebijakan Publik UI Lisman Manurung dan Direktur Indonesia Public Institute Karyono Wibowo.

Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) membuka diskusi dengan batasan yang jelas terhadap tema yang diusung: “Diskusi ini dibuka untuk menyongsong debat pertama Capres, di 17 Januari 2019. Diskusi ini untuk membuka wacana tentang HAM.”

Menurut Boni, ini poin penting bagi masyarakat pemilih Indonesia. “Saya melihat, mengapa isu (soal HAM) ini diletakkan diawal? Saya ingin menegaskan bahwa ada persoalan yang sangat serius, dengan isu ini,” kata Boni.

Bagi Boni, membicarakan persoalan HAM pada kompetisi Pilpres kali ini, seperti membahas tumpukan sampah di ujung sampah.

“Kita berdebat sampah di ujung sungai. Pak Jokowi baru menjabat empat tahun dan diminta untuk membersihkan sampah di ujung sungai. Tetapi, kita lupa membahas siapa yang menyebabkan sampah itu begitu banyak menumpuk,” kata Boni Hargens.

Sulit dibantah bahwa Jokowi adalah sosok yang bersih dari tanggung jawab sosial di masa lalu. Apalagi persoalan HAM.

“Meski kita harus akui, ada sejumlah nama-nama di masa lalu di lingkaran Pak Jokowi,” katanya.

Karenanya, Boni Hargens mengapresiasi kinerja kepolisian (pemerintah) yang telah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk pengungkapan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

“Tetapi, persoalan Pak Jokowi tidak sampai disitu. Pemerintah harusnya juga mampu bergerak membentuk TGPF untuk membuka kembali kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis HAM 98,” katanya.

Prof Arbi Sanit, Guru Besar FISIP UI melihat bahwa kontestasi Pilpres yang hanya memunculkan dua kandidat, tetap menjadikan persoalan HAM sebagai masalah yang tidak gampang selesainya.

“Saya melihat, kemungkinan yang berhasil memang ada pada nomor 01. Tapi, itu bukan berarti masalah-masalah ini gampang selesainya,” katanya.

Sebenarnya, yang menyulitkan persoalan ini sampai puluhan tahun, lebih pada persoalan terhalangnya masalah HAM ini denganadanya konflik kepentingan.

Arbi Sanit melihat, setidaknya ada tiga kelompok kepentingan terkait isu HAM ini. Pertama, bekas orang-orang yang dulu mendukung Suharto. “Sekarang masih bercokol di pemerintahan dan masih diandalkan dari awal reformasi sampai sekarang,” katanya.

Mereka, menurut Arbi, merupakan kekuatan riil. “Semua presiden menggunakan mereka. Bukan orangnya, tetapi golongannya. Kekuatan riil pada waktu mereka berkuasa dulu. Mereka menghegemoni pemerintahan,” katanya.

Kedua, pemerintah. “Ada presiden dan kabinetnya. Ada DPR, MK, MA dan lainnya. Mereka, tentu bergantung pada kebijaksanaan presiden, karena system kita presidensiil. Nah, terkait masalah HAM, inisiatif dan kadang keputusan akhir akan datang dari presiden,” katanya.

Ketiga, korban pelanggaran HAM masa lalu. Korban ini dibantu oleh aktivis-aktivis HAM. “Sewaktu kelompok eks pendukung Suharto masih mempengaruhi, upaya-upaya yang dilakukan oleh aktivis dan korban menjadi amat sulit dipertimbangkan. Karena ini dua kepentingan yang kontras sekali. Yang satu kepentingan aman, yang lain kepentingannya adalah pengungkapan kasus pelanggaran HAM,” demikian Arbi melihat persoalan ini.

Karenanya, Arbi melihat bahwa dalam pilpres kali ini, agak sulit bahwa dua kandidat itu untuk menyelesaikan persoalan HAM. “Saya kira, siapapun nanti presidennya, juga akan bergantung pada kekuatan kelompok eks Soeharto. Saya kira, meski Jokowi berpeluang untuk terpilih kembali, dia juga akan menghadapi persoalan yang rumit ini atau mengambang,” katanya.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.