Polri Bentuk Tim Gabungan Investigasi Kasus Novel, Kasus Hilangnya Aktivis ’98 Kapan?

Polri Bentuk Tim Gabungan Investigasi Kasus Novel, Kasus Hilangnya Aktivis ’98 Kapan?

Per tanggal 8 Januari 2019, Kepolisian RI membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Ada 65 orang tergabung dalam Tim Gabungan Investigasi ini.

Ke-65 orang yang menjadi anggota Satgasus itu, terdiri dari pakar, anggota KPK dan Polri. Mereka diberi kewenangan untuk bekerja selama enam bulan, terhitung mulai 8 Januari-7 Juli 2019. Rincian detailnya: ada 7 orang pakar di luar Polri dan 5 orang dari unsur KPK.

Tim Gabungan Investigasi ini dibentuk langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rangka menegakkan hukum. Langkah ini, diapresiasi banyak kalangan.

Direktur Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, termasuk pihak yang mengapresiasi. “Format Tim Gabungan ini memberikan gambaran bahwa TIm Gabungan Investigasi akan berkerja secara transparan. Tinggal publik ikut aktif mengawasi kinerja tim satgas,” kata Karyono dalam perbincangan dengan Tjokro.id kemarin malam.

Karyono melihat, pembentukan satgas untuk menuntaskan kasus teror terhadap Novel itu perlu disikapi secara arif dan kritis. Sikap kritis diperlukan untuk mengawal agar kasus tersebut bisa segera dituntaskan.

Sikap arif, juga dibutuhkan dari semua pihak agar pembentukan satgas ini bukan malah menjadikan polemik dan komoditas politik elektoral oleh siapapun.

“Karenanya, kearifan dari semua pihak sangat penting agar kasus yang menimpa Novel Baswedan segera tuntas,” tandas Karyono.

Tapi, ada yang masih mengganjal. Menurut Karyono, polemik pembentukan tersebut sulit dihindari karena mencuatnya pembentukan tim satgas momentumnya tepat menjelang pelaksanaan debat capres pertama yang kebetulan mengangkat tema tentang penegakan hukum dan hak azasi manusia (HAM).

“Tentu saja hal ini akan membentuk persepsi seolah-olah pembentukan satgas beraroma politis,” katanya.

Karenanya, daripada terjebak ke dalam polemik yang kontra produktif, lebih baik semua pihak mengawal agar tim satgas bisa segera bekerja untuk mengungkap kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan.

Bahkan, Karyono Wibowo mendorong agara pemerintahan saat Jokowi-JK, tidak sekadar menuntaskan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Tapi juga agar segera menuntaskan kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di masa lalu, seperti kasus penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa.

Jika Tim Gabungan Investigasi bisa dibentuk untuk penuntasan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, bukankah penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, seperti kasus penculikan aktivis juga bisa dituntaskan?

“Apalagi, kasus tersebut sampai saat ini belum tuntas. Masih ada 13 orang aktivis yang dinyatakan hilang,” katanya.

Menurut Karyono, kasus penghilangan orang secara paksa tergolong pelanggaran HAM berat. Selain itu, kasus penculikan aktivis ini sudah menjadi sorotan internasional.

“Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo jangan hanya membentuk Tim Gabung Investigasi Novel Baswedan, tapi harus segera menuntaskan kasus penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang diperbarui untuk mengungkap kasus ini”, ujar Karyono.

Karyono melanjutkan, Pembentukan Tim Gabungan Investigasi untuk merespon tuntutan publik agar kasus pelanggaran HAM yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memang penting, tapi penuntasan kasus penghilangan orang secara paksa juga sangat penting.

Menurut Karyono, sebelum akhir masa jabatannya di bulan Oktober 2019, Jokowi harus berani mengambil sikap untuk menuntaskan kasus penghilangan orang secara paksa.

“Kasus pelanggaran HAM yang menghilangkan orang secara paksa ini harus segera diungkap dan dituntaskan untuk mengjilangkan beban sejarah di masa lalu. Jika Jokowi berani melakukan itu, maka akan meningkatkan kepercayaan publik dan akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang tegas dan berani menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang tidak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya”, tutup Karyono.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.