Sejarah Khilafah Dalam Masa Suramnya

Sejarah Khilafah Dalam Masa Suramnya

Kekhalifahan sebagai sebuah sistem pemerintahan, adalah sejarah panjang. Banyak peristiwa dicatatkan dalam perjalanannya. Termasuk, catatan tentang pertumpahan darah, pertikaian, dan peperangan. Baik dengan pihak lain, atau di antara sesama pengikutnya.

Oleh: Harja Saputra
(pengkaji pemikiran dan sejarah Islam)

Sejarah mencatat, pertikaian dan peperangan tersebut, jika ditelusuri lebih mendalam, umumnya bermuara pada masalah “kekuasaan” atau “kepemimpinan”.

Pertikaian itu, bahkan sudah terjadi sejak pertama kali konsep khilafah ini diterapkan, yaitu pada masa Abu Bakar Shiddieq. Saat itu, umat masih berduka. Sahabat dan keluarga Nabi SAW masih larut dalam kesedihan mendalam.

Tiga sahabat muhajirin (Abu Bakar, Umar, dan Abu ‘Ubaidah), berkumpul dengan kalangan sahabat anshar di rumah Saqifah bani Saidah untuk memperbincangkan siapa penerus Nabi SAW.

Terjadi perbedaan pendapat dan saling klaim tentang siapa yang layak menggantikan: apakah dari muhajirin atau anshar? Dan, siapa sosok yang layak dari perwakilan kedua pihak tersebut?

Umar ibn Khattab yang memiliki sifat keras, di forum tersebut memunculkan  Abu Bakar sebagai tokoh yang menurutnya paling layak sebagai pengganti Nabi SAW.

Kalangan anshar menawarkan opsi untuk menunjuk dua pemimpin, satu dari muhajirin dan satu dari anshar. Umar menolak, dan akhirnya muncul bai’at di forum itu kepada Abu Bakar Shiddieq.

Suksesi kepemimpinan Abu Bakar ini tercatat di banyak kitab yang ditulis oleh para ahli tarikh. Ibn Qutaibah, misalnya, menulis dalam kitab Al-Imamah wa as-Siyasah kejadian lengkap tentang suksesi Abu Bakar dengan alur cerita sangat rinci disertai dialog panas yang terjadi antara muhajirin dan anshar.

Begitu pula Jalaluddin As-Suyuthi, Ath-Thabari, Al-Ya’qubi, Ibn Atsir, dan Ibn Khaldun, sama-sama mencatat hal tersebut.

Ada pihak yang tidak setuju dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai pengganti Nabi SAW. Bahkan, putri Nabi SAW yang paling dicintai, Fathimah az-Zahrar R.A, menolak berbai’at pada Abu Bakar sampai akhir hayatnya.

Akibat hal tersebut, Fathimah sempat diperlakukan keras oleh Umar ibn Khattab (Ibn Qutaibah, Al-Imamah wa Siyasah, Vol.I:30).

Ali ibn Abi Thalib, ‘Abbas, Salman al-Farisi, dan para sahabat dari kalangan muhajirin sempat tidak menerima untuk berbai’at terhadap Abu Bakar. Meskipun kemudian berbai’at setelah Ali ibn Abi Thalib berbaiat (Ibn Qutaibah, Vol.I:32).

Dari kalangan anshar, Sa’ad bin Ubadah selaku pemimpin kaum anshar yang hadir di tempat Saqifah Bani Saidah, sampai akhir hayatnya tidak membai’at Abu Bakar dan mengasingkan diri ke Syam. Ketika Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar ibn Khattab, Sa’ad pun tidak mau membai’at Umar (Ibn Qutaibah, Vol.I:28).

Sejarah terus berjalan. Khilafah pada beberapa masa, memang pernah memiliki dampak positif. Di antaranya, wilayah Islam yang semakin meluas, perkembangan ilmu dan peradaban, serta munculnya banyak para pemikir dari kalangan muslim pada era kekhalifahan yang hasil karyanya banyak diadopsi oleh para pemikir modern.

Namun, penerapan sistem kekhalifahan juga diwarnai pembantaian nyawa manusia. Kelompok-kelompok yang ditumpas tersebut, bahkan dari kalangan sendiri.

Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa an-Nihal menyebutkan tentang pertumpahan darah dalam perebutan kekuasaan ini dengan ungkapan,“Tidak pernah suatu pedang terhunus dalam Islam atas dasar prinsip agama seperti terhunusnya pedang atas dasar kepemimpinan (al-imamah) pada setiap zaman” (t.t:299).

Abu Bakar Shiddieq, misalnya, pernah memerintahkan untuk memerangi kelompok pembangkang zakat dan murtad (lihat Jalaluddin As-Suyuthi, Tarikh al-Khulafa, h.66-67).

Meskipun dalam kasus ini, seperti diungkapkan Ath-Thabari, bahwa sebagian kelompok menolak membayar zakat bukan karena pengingkaran terhadap kewajiban tersebut, tetapi lebih pada perbedaan pandangan pada siapa yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW (Vol.III:144).

Diperintahkan pasukan untuk memerangi para pengingkar zakat dan kaum murtad. Di antaranya, pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid.

Khalid ibn Walid diceritakan di banyak kitab tarikh pernah membunuh kaum yang dituduh murtad pimpinan Malik ibn An-Nuwairah, lalu menikahi paksa Ummu Tamim, istri Malik.

Perbuatan Khalid ibn Walid itu, dibenci oleh Umar ibn Khattab dan bahkan mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar Khalid dibunuh karena telah membunuh kaum sesamanya. Namun Abu Bakar menolak dengan alasan Khalid berta’wil (inisiatif atau ijtihad) namun keliru.

Kisah ini tersebar di banyak kitab Tarikh. Lihat kitab Ibn Atsir, Al-Kamil fi Tarikh (Vol.II:217), Ath-Thabari, Tarikh ath-Thabari (Vol.III:278), Al-Ya’qubi, Tarikh al-Ya’qubi (Vol.I:157) dan Ibn Khaldun, Tarikh ibn Khaldun (Vol.II:500).

Terhadap Malik ibn Nuwairah sendiri, para ahli sejarah seperti Ath-Thabari, Ibn Atsir, dan lainnya mengatakan bahwa Malik ibn Nuwairah bukan termasuk orang yang murtad. Hal ini berpijak pada apa yang disampaikan oleh Umar bahwa Khalid telah membunuh kaum muslim (Malik ibn Nuwairah dan kaumnya).

Ibn Qatadah bahkan menyaksikan bahwa kaum yang dipimpin Malik ibn Nuwairah mengumandangkan adzan dan bershalat sebagaimana muslim yang lain. Atas dasar pertimbangan itu, Abu Bakar menebusnya dari harta Baitul Mal, yang menunjukkan bahwa mereka adalah muslim, bukan kaum murtad.

Pembunuhan juga terjadi terhadap para Khalifah: Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib. Ketiganya dibunuh oleh kaum mereka sendiri. Begitu pun dengan banyak khalifah-khalifah lain di zaman Umayyah, Abbasiyah, dan dinasi-dinasti setelahnya.

Kenyataan-kenyataan ini adalah fakta sejarah yang terekam rapi oleh banyak ahli. Karenanya, menjadi penting untuk dikaji kembali mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan konsep khilafah.

Terutama soal argumen: sistem khilafah yang bagaimana yang dianjurkan dalam ajaran Islam? Ada-tidaknya contoh baku bentuk pemerintahan dalam Islam, dan bagaimana konteks penerapan sistem khilafah, serta berbagai tema lainnya?

***

Fakta-fakta sejarah juga membuktikan bahwa konsep tentang khilafah sangat dinamis. Selalu berbeda-beda penerapannya. Penerapan dalam sejarah yang berbeda, dengan sendirinya membawa pada perubahan konsep yang mewarnai perubahan itu.

Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama dengan sistem musyawarah antara kelompok muhajirin dan anshar. Meskipun, secara keterwakilan kelompok muhajirin sangat tidak terwakili.

Kelompok muhajirin yang hadir pada forum di rumah Saqifah bani Saidah hanya tiga orang, yaitu Abu Bakar, Umar ibn Khattab dan Abu ‘Ubaidah.

Pada Khalifah Umar ibn Khattab, sistem yang digunakan adalah penunjukan langsung dari Abu Bakar Shiddieq. Perubahan sistem penunjukan pada era ini, seperti diutarakan oleh Rasyid Ridha, mengilhami terbentuknya sistem pemerintahan monarkhi pada era Umayyah dan setelahnya.

Pada masa itu, pengangkatan Khalifah dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Khalifah yang menjabat kepada orang yang dikehendakinya, yang kebanyakan dari kalangan keluarga atau kerabat.

Berbeda pula dengan pengangkatan Khalifah Utsman ibn Affan yang terpilih melalui sistem musyawarah, atau yang sering disebut dengan sistem ahl al-hal wa al-‘aqd.

Pada masa itu Khalifah Umar membentuk formatur atau dewan syura yang terdiri dari enam orang sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf.

Umar memberikan tanggung jawab (ketua) atas pemilihan ini kepada Abdurrahman bin Auf untuk memilih salah satu di antara keenam orang ini.

Berbeda lagi dengan pengangkatan Khalifah Ali ibn Abi Thalib, yang terpilih bukan dengan ketiga cara sebagaimana dilakukan oleh para khalifah pendahulunya.

Ali diba’iat secara langsung oleh umat Islam yang memintanya untuk memimpin umat, untuk mengakhiri berbagai kemelut dan kerusuhan yang hampir merebak setelah wafatnya Utsman ibn Affan.

Perbedaan dalam sistem pengangkatan khalifah dari rekam jejak sejarah ini, pada gilirannya, melahirkan dualisme konsep tentang hal tersebut.

Di kutub yang satu, pengangkatan khalifah dilakukan melalui sistem musyawarah. Di kutub lain, pengangkatan khalifah dilakukan dengan sistem penunjukan langsung. Yang manakah sebenarnya sistem Islam hakiki yang harus diterapkan? Ini menjadi pertanyaan besar.

Permasalahan sistem khalifah juga terjadi pada konsep mengenai syarat atau karakteristik dari pemimpin (khalifah). Tidak ada bukti sejarah yang dapat menyebutkan bahwa terdapat syarat baku bagi pemimpin yang bisa dijadikan rujukan oleh umat, yang secara ketat dipatuhi.

Keterpilihan pemimpin banyak dipengaruhi oleh kultur dominasi suku dan aspek politis yang terjadi pada masanya. Hal ini lebih menguat dan ditunjang oleh hadits mengenai keutamaan suku Quraisy dibandingkan dengan suku lain.

Namun, hadits ini pun ternyata tidak diterapkan secara konsisten di banyak periode daulah-daulah Islam, seperti pada era dinasti Ayyubiyah dan dinasti Bani Saljuk. Bahkan pada zaman daulah Umayyah, dan daulah Abbasiyah.

Karena ketiadaan syarat utama dari seorang khalifah, sejarah juga mencatat mengenai sosok pemimpin yang malah tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pernah suatu masa, khilafah dipimpin oleh Khalifah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. As-Suyuthi dalam kitab Tarikh al-Khulafa menyebutnya sebagai khalifah fasik, pemabuk, bahkan ia berniat minum khamar di atas Ka’bah, pengidap homoseksual dan perbuatan keji lainnya.

Pernah juga khilafah dipimpin oleh Hisyam bin Abdul Malik. Ia melakukan pembunuhan sadis terhadap keturunan Nabi SAW, yaitu pada Zaid ibn Ali ibn Husain. Ia memerintahkan untuk membunuh Zaid, dan Zaid terbunuh dengan dipanah di keningnya.

Jalaluddin as-Suyuthi berdasarkan riwayat dari banyak sumber, begitu pun dalam kitab Shahih Muslim dan Tarikh Ibn Katsir, mengutip perbuatan sadis yang dilakukan oleh beberapa khalifah daulah Umayyah, dan seolah turun temurun terjadi di tempat yang sama pula.

Diceritakan,“Ketika ‘Ubaidillah bin Ziyad di istana Kufah dihadapkan kepala Husain ibn Ali yang telah dipenggal, lalu ia meletakkannya di atas perisai (versi Shahih Muslim di atas bejana). Hal serupa menimpa pada ‘Ubaidillah. Kepala ‘Ubaidillah dipenggal oleh Mukhtar bin Abi ‘Ubaid. Begitu pun kepala Mukhtar, dipenggal oleh Mush’ab bin Zubair. Dan, hal sama terjadi, kepala Mush’ab dipenggal oleh khalifah Abdul Malik. Ketika ‘Abdul Malik ibn ‘Ammar al-Laitsi menceritakan hal tersebut kepada khalifah Abdul Malik, ia ketakutan tertimpa sial yang sama lalu meninggalkan istana Kufah”.

Dalam versi Tarikh Ibn Katsir, Abdul Malik langsung memerintahkan untuk meruntuhkan istana Kufah setelah mendengar hal tersebut.

Pertumpahan darah juga terjadi pada era daulah Abbasiyah. Khalifah pertama Abbasiyah digelari As-Saffah karena sifatnya yang keji, penumpah darah keluarga Bani Umayyah.

Semua keluarga Bani Umayyah di berbagai wilayah diburu dan dihabisi nyawanya kecuali bayi yang sedang menyusu kepada ibunya dan yang melarikan diri ke Andalusia. Makam Muawiyyah, Yazid ibn Muawiyyah, dan khalifah-khalifah Bani Umayyah dirusak. Selain terhadap keluarga Bani Umayyah, As-Saffah juga penerusnya Al-Manshur, tak segan membunuh keluarga Nabi SAW.

***

Sejarah dari perjalanan panjang khilafah ini, tentunya harus disikapi sebagai sebuah proses untuk mencari formulasi yang ideal mengenai konsep kepemimpinan di suatu negara/wilayah, yang boleh jadi pada penerapannya berbeda-beda.

Satu hal yang patut dicermati adalah, sejarah menunjukkan bahwa pelajaran yang terpenting dari sistem khilafah adalah pentingnya membuat sistem yang dapat saling mengoreksi satu sama lain. Bukan dengan cara mengadopsi secara mentah-mentah sistem khilafah tersebut, seperti yang banyak didengungkan oleh para pengagum konsep ini.

Kekuasaan yang absolut berpotensi untuk disalahgunakan. Sejarah telah membuktikan, karena belum adanya konsep jelas mengenai sistem kontrol, sistem pemerintahan, distribusi ekonomi, dan berbagai hal lainnya, yang terjadi adalah: dalam keadaan tertentu rakyat yang merasa tidak puas dengan khalifahnya, kebanyakan menempuh jalan kekerasan dengan membunuh khalifah tersebut, dan bukan melalui suatu upaya dengan menempuh prosedur dari sebuah sistem yang dibangun.

Di pihak lain, menyerahkan sepenuhnya pada rakyat untuk memilih pemimpin yang cocok menurut rakyat dengan mengandalkan suara terbanyak seperti dalam sistem demokrasi, juga masih terdapat kelemahan.

Jika rakyat terpolarisasi dan mayoritas tidak mendapat informasi yang layak mengenai syarat-syarat pemimpin yang adil, tingkat pendidikan rendah, terpinggirkan, pragmatis, maka akan melahirkan pemimpin dengan kapasitas yang sama, yaitu pemimpin yang tidak kredibel.

Sistem kepemimpinan dalam Islam masih harus terus digali dengan mempertimbangkan hal tersebut, yaitu dengan cara membangun sistem melalui kajian yang komprehensif mengenai sistem kontrol, pembagian kekuasaan, sistem distribusi ekonomi, sistem pengelolaan sumber daya alam, yang diambil dari khazanah kearifan Islam. Sehingga, sistem tersebut akan lebih dapat diterapkan dan sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman. Apapun namanya, terserah.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.