Kartel Politik Para Politisi

Kartel Politik Para Politisi

 

Tanpa halangan politik apapun, Ketua Dewan Pembina Golkar, Soeharto, diusulkan lagi sebagai calon tunggal Presiden RI untuk keenam kalinya. Tanpa lawan. Tanpa kawan. Soeharto kembali menjadi presiden setelah sebelumnya sudah menjabat jadi presiden. Begitu juga sebelumnya, dan sebelumnya.

Setahun kemudian, Ketua Umum Golkar, Harmoko yang sudah menjadi Ketua DPR RI, menandatangi pernyataan yang meminta Soeharto mundur. Beberapa hari kemudian, Soeharto berhenti.

Hingga kini, belum ada yang bisa memecahkan rekor Golkar dalam perolehan suara di Pemilu. Walaupun, pada akhirnya diketahui bahwa kemenangan itu tidak bisa lepas dari tiga mesin politik kekuasaan yang menopang Soeharto dengan sangat kuatnya: ABG. ABRI, Birokratik dan Golkar.

Bagaimana dengan Pemilu 2019?

Pasca digunakannya kembali multi-partai dalam sistem politik Indonesia dalam Pemilu 1999, belum ada satu pun partai yang berhasil menyamai suara Golkar. Bahkan, mencapai 50 persen saja sulit. Kecenderungannya, malah semakin menyusut seiring dengan polarisasi ideologi kepartaian yang makin mengerucut.

Seperti orang berbisnis: Partai kini makin segmented!

Pemilihan Presiden secara langsung menjadi alternatif terhimpunnya kembali suara mayoritas sebagai penopang kekuasaan. Terakhir, pada Pilpres 2009, pasangan SBY-Boediono memenangi 63 persen suara, dengan catatan: suara Golput juga meningkat tajam.

Sistem kekuasaan menjadi ambigu: Parlementer atau Presidensiil?

Faktanya, menjelang lima tahun kedua pemerintahan SBY-Boediono, kekuasaan eksekutif tidak setangguh dulu lagi menghadapi kekuatan legislatif. Terbentuknya Pansus Century, Pansus Pajak dan terus digulirkannya desakan untuk melakukan HMP (Hak Menyatakan Pendapat) oleh parlemen, menunjukkan betapa kekuatan eksekutif-legislatif bisa saling tekan menekan.

Polarisasi kekuatan politik lebih mengerucut lagi. Tepatnya, terpecah-belah dalam kutub-kutub internal partai yang lebih didominasi oleh kekuatan patronase. Partai telah merepresentasikan kepentingan kekuasaan dalam skala yang lebih kecil lagi: kepentingan kelompok!

Walhasil, sulit dielakkan bahwa Pemilu 2019 akan menjadi pertempuran yang lebih rumit. Meskipun ketentuan Undang-undang Pemilu menegaskan bahwa calon legislatif tidak lagi ditentukan oleh nomor urut partai, tapi sulit dihindari bahwa saat ini yang menjadi pengendali terhadap kekuatan politik adalah “dia” yang mengendalikan partai politik.

Faktanya, hampir semua parpol peserta Pemilu 2019 dikendalikan oleh patronase terkuat di dalam partai. Termasuk, penentuan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap anggota legislatif 2019 nanti.

Apakah ini bukan Kartel Politik baru yang digunakan oleh para politisi untuk memperkuat posisinya?

Jujur saja, demokrasi masih sulit dilepaskan dari kepentingan kekuasaan. Pembentukan kompetisi politik melalui Pemilu sebagai alat demokrasi, masih membuka ruang bagi para politisi haus kekuasaan untuk membangun kartel. Siapa menguasai menguasai “perolehan suara” maka dia-lah yang berkuasa.

Sulit untuk tidak menyebutkan bahwa situasi politik di tahun 2013 ini nisbi atau minim dari pertarungan antar-patron. Baik di dalam atau di luar partai politik. Makin jelas, bahwa dia yang memiliki akses terhadap alat-alat kekuasaan dan memiliki logistik yang kuat, akan dengan sangat mudah membentuk kekuatan politik.

Meski, harus melakukan tindakan-tindakan yang terlepas dari nilai demokrasi itu sendiri.[***]

Leave a Reply

Your email address will not be published.