Popularitas, Elektabilitas, Kapasitas, Isi Tas

Popularitas, Elektabilitas, Kapasitas, Isi Tas

Drama politik paling kolosal di Indonesia dimulai. Sebanyak 20.392 calon anggota legislatif sudah berkampanye. Peta sebaran caleg masih menunjukkan dominasi “para bintang” di posisi “nomor cantik,” terutama di dapil-dapil Pulau Jawa.

Ada empat faktor yang selalu diyakini para politisi sangat mempengaruhi kontestasi elektoral: popularitas, elektabilitas, kapasitas dan logistik. Yang terakhir, biasanya diplesetkan dengan istilah “isi tas.”

Konotasinya, tentu tidak melulu soal money politics. Kebutuhan logistik terkait dengan alat peraga kampanye hingga sosialisasi, sulit untuk bisa dihindari oleh setiap calon anggota legislatif.

 

Pemilu 2019 ini berbeda. Pelaksanaan serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden, menguatkan spekulasi bahwa dua faktor: popularitas dan elektabilitas capres-cawapres akan mempengaruhi keterpilihan  calon legislatif pada parpol pengusung pasangan capres-cawapres.

 

Selain itu, ada lumbung-lumbung dan basis basis suara yang akan diperebutkan dengan sangat ketat. Secara geopolitik, titik-titik merebut lumbung dan basis itu masih ada di Pulau Jawa.

 

Benarkah demikian?

 

Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, yang juga Direktur Pusat Kajian Komunikasi Politik Surabaya DR Suko Widodo atau akrab dipanggil Cak Sukowi mengingatkan dengan tegas.

 

Bahwa, dalam pemilu serentak 2019 nanti, tidak ada signifikasi antara perolehan suara pada pilpres dengan perolehan suara parpol di pileg.

 

“Pilpres tidak berpengaruh terhadap pileg. Tidak berseiring,” kata Cak Sukowi, tegas.

 

Sebagai penguat analisisnya, Cak Sukowi mengungkapkan temuan dari survei yang pernah dilakukan oleh Puskakom Surabaya. “Akan terjadi anomali politik, ungkapnya.

 

Diakui bahwa terjadinya anomali politik itu, salah satu faktor utamanya karena dampak pilkada serentak.

 

Diungkapkan, dalam kontestasi pemilihan legislatif, kota-kota utama di Pulau Jawa masih menjadi daerah penting untuk direbut. Karenanya, persaingan parpol sangat berat.

 

Hal ini bisa dilihat dari nama-nama yang diusung partai politik pada daftar caleg. Pada dapil-dapil yang ada di Pulau Jawa, nama-nama itu memiliki bobot dan nilai yang berbeda.

 

Puskakom memprediksi kemungkinan terjadinya perubahan peta kekuatan caleg. Terutama di Pulau Jawa. Salah satu faktor yang akan menguat adalah sikap kritis publik.

 

Hal ini didasarkan adanya temuan pada survei, bahwa saat ini, publik mulai lebih tegas dalam mempertanyakan kualitas hubungan emosional antara asal caleg dan daerah pemilihan.

“Publik lokal sudah mulai mempertanyakan keberhasilan apa yang bisa diperjuangkan oleh caleg,” ungkap Cak Sukowi.

 

Segmentasi pemilih yang juga harus dihitung oleh para caleg, adalah pemilih milenial. Pada temuan di lapangan, pemilih milenial memiliki kecenderungan membutuhkan bukti dan dialektika. Tidak lagi komunikasi searah.

“Intinya, pemilih milenial itu kritis. Mereka mungkin tampak diam. Tetapi survei yang dilakukan Puskakom Surabaya tahun 2018 ini memperlihatkan bahwa mereka berinteraksi dengan sebayanya. Dan pemilih milenial ini bisa membuat keputusan di luar yang diduga. Mereka sering punya cara berpikir yang berbeda dari orang tua,” katanya.

 

Di sinilah perubahan peta politik bisa terjadi. “Jika para caleg tidak punya “bahasa” yang sama dengan mereka, bisa dipastikan para caleg itu akan diabaikan,” katanya.

 

Urusan Dapil

Pengamat politik Hendri Satrio melihat bahwa proses politik yang muncul saat ini, masih belum bisa dibaca secara jelas. Dari sisi pilpres, survei menunjukkan Jokowi unggul dibandingkan dengan Prabowo. Prosentase jarak elektabilitasnya masih 20-an persen.

“Ya, tapi proses pemilu ini kan masih berjalan terus. Banyak hal yang masih bisa dilakukan oleh pasangan calon pada pilpres,” katanya.

Efek elektabilitas pasangan pilpres pada caleg parpol, tentu saja ada. “Tapi tidak terlalu besar. Parpol sudah sibuk dengan dapil masing-masing. Mereka harus melakukan banyak hal supaya dapat kursi di dapil. Ada pengaruhnya, tapi tidak sebesar Pilpres 2014 atau pemilu sebelumnya, dimana saat itu mereka sudah selesai dengan urusan dapil,” kata Hendri.

Sekarang harus bareng-bareng, antara mengurus dapil dengan kontestasi capres-cawapres. “Satu-satunya partai politik yang berjuang all out, mungkin hampir 100 persen, mulai dari kader akar rumput hingga elite untuk memenangkan capres dan cawapres, saya yakin cuma Gerindra. Yang lainnya, saya yakin nggak lebih besar dari Gerindra,” kata Hendri.

Dia juga melihat bahwa potensi kemenangan suara masih ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Karenanya, perebutan suara di dapil-dapil yang ada di dua pulau itu akan keras.

“Waktu 2014, Prabowo kalah di daerah bagian barat. Nanti kita lihat, apakah 2019 perolehan suaranya akan berubah?” kata Hendri.

 

Dalam kalkulasi politik Hendri Satrio, dia melihat bahwa perubahan suara pada pilpres akan terjadi. Salah faktornya adalah hasil kontestasi pilkada yang lalu.

 

“Jakarta, misalnya. Tadinya, pada 2014 menjadi lumbung suara Jokowi. Dengan kekalahan Ahok, ini bisa jadi peluang bagi Prabowo merebut suara pemilih di Jakarta,” katanya.

Namun demikian, secara keseluruhan Hendri melihat bahwa saat ini, potensi Jokowi memimpin perolehan suara di Jawa dan Sumatera, masih tinggi.

 

Limpahan Suara

Peneliti politik LIPI, Syafuan Rozi menilai bahwa pada kontestasi pemilu serentak, t efek elektoral dari capres-cawapres terhadap caleg pada pemilihan legislatif akan terjadi. Istilahnya, efek ekor jas.

“Efek ekor jas yang jelas akan kuat pada pileg dan pilpres yang dilangsungkan bersamaan. Baik kandidat pilpres atau para caleg, akan mendapat keuntungan suara limpahan,” katanya.

 

Misalnya, kata Syafuan Rozi, partai Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai capres, sudah pasti para calegnya akan diuntungkan saat berkampanye. “Tak hanya partai-partai besar, para caleg dari partai-partai kecil atau partai baru pendukung pasangan capres-cawapres, juga bisa terangkat,” katanya.

 

Namun demikian, Syafuan mengingatkan bahwa inovasi para caleg dalam berkampanye, akan tetap menentukan perolehan suara. Terutama, terhadap isu-isu yang konkret, seperti kesehatan dan perumahan.

“Saya yakin elektabilitas caleg yang mengangkat isu itu akan tinggi elektabilitasnya. Yang terpenting, segala kebijakan dan program yang ditawarkan oleh para caleg itu terukur. Selain itu juga, para caleg memahami langkah-langkah untuk merealisasikan program tersebut, maka ini akan efektif untuk menaikkan suara,” katanya.

Sebagai contoh, Syafuan menunjuk soal isu perumahan. “Sekarang banyak orang yang butuh tempat tinggal. Terutama yang berada di kota-kota besar. Kalau ada program rumah dengan harga yang terjangkau, pasti akan banyak direspon oleh masyarakat. Untuk program ini, bisa saja seorang caleg membuat arisan rumah, yang hasilnya nanti bisa diperuntukkan bagi warga yang sudah menikah,” kata Syafuan.

Yang jelas, masyarakat saat ini lebih melihat program yang terukur dan jelas. Baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Terkait soal politik identitas, Syafuan menilai bahwa isu identitas sudah tidak laku. “Caleg sebaiknya tidak memainkan politik identitas. Yang dilihat masyarakat sekarang adalah program-program kesejahteraan yang terukur,” tandasnya.

Terkait peta wilayah potensi perolehan suara legislatif, Syafuan Rozi menilai bahwa dalam beberapa pemilu, harga kursi di daerah-daerah berpenduduk padat seperti di Jawa, sangat tinggi. Di luar Pulau Jawa, wilayah dengan penduduk besar di Sumatera juga menjadi wilayah berat bagi caleg.

Namun secara umum, Syafuan menilai tidak ada perubahan pada peta perolehan suara legislatif dibanding pemilu sebelumnya. “Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah peta pemilih mengambang atau pemilih pemula, atau yang biasa disebut sebagai generasi milenial. Pemilih ini jumlahnya besar,” katanya.

Dari pengalaman pemilu sebelumnya, mayoritas caleg lebih berorientasi ke pemilih tradisional. “Secara head to head, pemilih milenial ini akan menjadi penentu bagi kemenangan. Peta akan berubah kalau banyak dari pemilih milenial yang golput,” katanya.

Sebagai contoh, Syafuan menunjukkan kontestasi di Kabupaten Bogor, misalnya. Di wilayah itu, pada pemilu sebelumnya, antara kandidat selisihnya kecil sekali. Artinya, suara 1 persen sangat menentukan kemenangan. “Nah, disinilah pemilih milenial sangat berpengaruh sebagai penentu kemenangan,” katanya.

Karenanya, dia mengingatkan, jika partai masih sibuk menggarap pemilih tradisional, tentu akan sulit menghadapi situasi ini. Pemilih milenial punya karakteristik yang unik.

Mereka generasi yang high technology. Metode bagi-bagi kaos atau bendera, sulit untuk mendapatkan suara pemilih ini. Bisa jadi, pada hari pencoblosan, pemilih kategori milenial banyak yang tidak datang ke TPS.

“Inovasi sangat penting untuk mengambil suara pemilih milenial. Mungkin, bagi-bagi kaos akan berubah menjadi bagi-bagi pulsa atau internet gratis. Ini siklus generasi. Kalau tidak ada inovasi, angka golput pileg 2019 akan lebih tinggi dari pemilu sebelumnya. Hitungan saya bisa sekitar 40 persen,” kata Syafuan.

Analisa para pengamat di atas, makin menguatkan bahwa perebutan suara dari pemilu ke pemilu, belum banyak bergeser. Peta pertarungan politik terberat ada di Pulau Jawa, dan sebagian Pulau Sumatera.

Ini, seperti mengingatkan kita pada potongan kalimat dialog yang diucapkan sastrawan dan wartawan Syu’bah Asa, dalam perannya sebagai Aidit di film G30S/PKI, bahwa:”…djawa adalah koentji.”(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.